Berita

Peluru 155 mm yang akan dikirim ke Ukraina di Pangkalan Angkatan Udara Dover, Delaware, 29 April 2022/Net

Dunia

Mulai Tahun Depan, AS akan Kurangi Bantuan Militer untuk Ukraina

JUMAT, 25 AGUSTUS 2023 | 22:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ukraina kemungkinan tidak akan lagi menerima bantuan militer dalam jumlah besar dari Pemerintah Amerika Serikat pada 2024 mendatang.

Laporan tersebut dimuat Wall Street Journal pada Kamis (24/8), di tengah upaya dukungan kuat yang disuarakan Presiden Joe Biden dan pemerintahannya dalam upaya mereka membantu Kyiv secara penuh.

AS telah memasok senjata senilai lebih dari 43 miliar AS ke Ukraina sejak operasi militer Rusia dimulai tahun lalu, sementara dokumen Pentagon yang bocor menunjukkan bahwa negara-negara NATO melatih dan memperlengkapi sembilan brigade Ukraina untuk mengambil bagian dalam serangan balasan yang sedang berlangsung terhadap Rusia.


Ketika militer Ukraina gagal menembus garis pertahanan Rusia setelah hampir tiga bulan pertempuran, para perencana militer Amerika menasehati rekan-rekan mereka di Ukraina untuk tetap mengikuti pelatihan NATO dan menggunakan apa yang telah diberikan kepada mereka dengan lebih efektif.

“Saran Amerika didasarkan pada perhitungan bahwa lonjakan peralatan yang telah disalurkan AS ke Ukraina cukup untuk serangan ini dan tidak mungkin terulang pada tingkat yang sama pada tahun 2024,” WSJ menjelaskan.

Pemberian dana yang terus-menerus oleh Washington terhadap militer Ukraina terus menimbulkan perdebatan politik di AS.

Meskipun hampir semua anggota Kongres dari Partai Demokrat mendukung kebijakan Biden untuk mempersenjatai Kyiv selama diperlukan, ada lebih dari dua lusin anggota Partai Republik sangat menentangnya.

Selain itu, kandidat terdepan Partai Republik Donald Trump telah berjanji untuk memaksa Kyiv melakukan perjanjian damai jika terpilih sebagai presiden pada pemilu mendatang, seperti halnya Vivek Ramaswamy, yang saat ini berada di peringkat ketiga untuk nominasi Partai Republik.

Pemerintahan Biden, yang telah menghabiskan seluruh dana yang disisihkan untuk Ukraina, saat ini sedang mendorong Kongres untuk meloloskan rancangan undang-undang belanja darurat senilai 40 miliar dolar AS, yang setengahnya akan dialokasikan ke Ukraina.

Ketika kelompok anti-intervensi dari Partai Republik sedang bertikai, Ketua DPR Kevin McCarthy menyatakan bahwa dia tidak akan memberikan dukungan tanpa syarat pada RUU tersebut.

“Anda tidak bisa membuang-buang uang begitu saja,” kata McCarthy awal musim panas ini.

“Bagaimana dengan uang yang sudah kita keluarkan? Untuk apa uang itu dan untuk apa kemenangan?” ujarnya.

Sementara itu para pejabat tinggi di lingkaran Biden meremehkan perbedaan pendapat terkait Ukraina yang berkembang di Washington.

“Kami percaya bahwa dukungan akan ada dan berkelanjutan,” kata Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan kepada wartawan pada Selasa.

Sullivan menambahkan bahwa meskipun ada suara-suara dari sayap kanan, Partai Republik yang berada di posisi kepemimpinan utama akan memastikan bahwa senjata terus mengalir ke Kyiv.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya