Berita

Perdana Menteri India Narendra Modi saat melakukan pertemuan dengan kepala eksekutif Tesla Elon Musk di New York City, Amerika Serikat pada 20 Juni 2023/Reuter

Bisnis

Buka Peluang Bagi Tesla, India Rancang Kebijakan Pajak Impor Rendah untuk Kendaraan Listrik

JUMAT, 25 AGUSTUS 2023 | 21:27 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah India tengah merancang kebijakan baru untuk memotong pajak impor bagi produsen mobil listrik yang berkomitmen untuk menggunakan manufaktur lokal di negaranya.

Langkah ini datang setelah adanya laporan proposal Tesla (TSLA.O) yang ingin memasuki pasar domestik India.

Menurut informasi yang diungkapkan oleh sumber terdekat yang mengetahui rencana itu, kebijakan baru yang sedang dipertimbangkan ini akan memungkinkan produsen mobil untuk mengimpor kendaraan listrik yang telah jadi ke India dengan potongan pajak sebesar 15 persen.


Potongan itu berbeda dari pajak saat ini yang mencapai 100 persen untuk mobil dengan harga di atas 40.000 dolar (Rp 611 juta) dan 70 persen untuk yang lainnya, seperti Model Y, milik Tesla yang paling laris di Amerika Serikat, yang dijual mulai dari 47.740  dolar sebelum kredit pajak.

“Kini ada kesepahaman dengan proposal Tesla, dan pemerintah menunjukkan minatnya,” kata pejabat yang mengetahui masalah tersebut.

Seperti dimuat Reuters, Jumat (25/8), jika kebijakan tersebut diterapkan, maka hal itu berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap biaya impor kendaraan listrik, yang selama ini dihindari oleh produsen mobil lokal.

Kebijakan ini juga membuka peluang bagi produsen mobil global selain Tesla untuk memanfaatkan pasar mobil terbesar ketiga di dunia, di mana penjualan kendaraan listrik saat ini hanya menyumbang kurang dari 2 persen dari total penjualan mobil, meski kendaraan itu mengalami pertumbuhan yang pesat.

Selain itu, pengurangan pajak impor ini disebut dapat dapat membantu Tesla untuk menjual seluruh lini produknya di India, bukan hanya kendaraan baru yang mungkin diproduksi secara lokal.

Meski saat ini pihak Kementerian Perdagangan India yang merancang rencana tersebut dan Tesla sendiri belum memberikan tanggapan terkait permintaan komentar.

Namun, New Delhi berencana untuk mempertimbangkan proposal kebijakan ini dengan cermat, mengingat penurunan pajak impor kendaraan listrik dapat mengganggu pasar dan mengecewakan pemain lokal seperti Tata dan Mahindra yang telah berinvestasi dalam produksi mobil listrik di dalam negeri.

"Hal ini akan melalui banyak pertimbangan meskipun pemerintah sangat ingin mendapatkan Tesla. Itu karena dampaknya terhadap pemain dalam negeri," kata sumber tersebut.

Kebijakan ini masih dalam tahap pertimbangan awal, dan tarif pajak akhir masih dapat mengalami perubahan. Namun, menurut pengakuan Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, ia belum mendapatkan proposal apapun terkait pengurangan pajak impor untuk kendaraan listrik.

Seperti diketahui, pengurangan pajak yang akan diberikan pemerintahan Perdana Menteri India, Narendra Modi ini merupakan langkah serupa yang dilakukan oleh Indonesia, yang tengah mendorong produksi kendaraan listrik di dalam negeri, dengan menawarkan pengurangan pajak impor dari 50 persen menjadi nol persen bagi produsen kendaraan listrik yang berencana untuk berinvestasi di tanah air.

Sejauh ini sejak 2021 lalu,  Tesla sendiri telah berupaya memasuki pasar India, bahkan mendorong pejabat untuk mengurangi pajak impor 100 persen untuk kendaraan listrik. Meskipun pada tahun lalu, pembicaraan antara Tesla dan pemerintah India mengalami kegagalam.

Baru-baru ini, Tesla telah menyampaikan kepada pejabat India bahwa mereka berencana untuk mendirikan pabrik lokal dan akan memproduksi kendaraan listrik baru dengan harga sekitar 24.000 dolar (Rp 367 juta), 25 persen lebih murah dari model awal saat ini, baik untuk pasar India maupun ekspor, yang akan beroperasi dengan kapasitas penuh pada 2030 mendatang.

Menurut laporan Reuters, PM Modi telah mengadakan pembicaraan dengan CEO Tesla, Elon Musk pada Juni lalu untuk memantau kemajuan itu dengan cermat.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya