Berita

Perdana Menteri India Narendra Modi saat melakukan pertemuan dengan kepala eksekutif Tesla Elon Musk di New York City, Amerika Serikat pada 20 Juni 2023/Reuter

Bisnis

Buka Peluang Bagi Tesla, India Rancang Kebijakan Pajak Impor Rendah untuk Kendaraan Listrik

JUMAT, 25 AGUSTUS 2023 | 21:27 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah India tengah merancang kebijakan baru untuk memotong pajak impor bagi produsen mobil listrik yang berkomitmen untuk menggunakan manufaktur lokal di negaranya.

Langkah ini datang setelah adanya laporan proposal Tesla (TSLA.O) yang ingin memasuki pasar domestik India.

Menurut informasi yang diungkapkan oleh sumber terdekat yang mengetahui rencana itu, kebijakan baru yang sedang dipertimbangkan ini akan memungkinkan produsen mobil untuk mengimpor kendaraan listrik yang telah jadi ke India dengan potongan pajak sebesar 15 persen.


Potongan itu berbeda dari pajak saat ini yang mencapai 100 persen untuk mobil dengan harga di atas 40.000 dolar (Rp 611 juta) dan 70 persen untuk yang lainnya, seperti Model Y, milik Tesla yang paling laris di Amerika Serikat, yang dijual mulai dari 47.740  dolar sebelum kredit pajak.

“Kini ada kesepahaman dengan proposal Tesla, dan pemerintah menunjukkan minatnya,” kata pejabat yang mengetahui masalah tersebut.

Seperti dimuat Reuters, Jumat (25/8), jika kebijakan tersebut diterapkan, maka hal itu berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap biaya impor kendaraan listrik, yang selama ini dihindari oleh produsen mobil lokal.

Kebijakan ini juga membuka peluang bagi produsen mobil global selain Tesla untuk memanfaatkan pasar mobil terbesar ketiga di dunia, di mana penjualan kendaraan listrik saat ini hanya menyumbang kurang dari 2 persen dari total penjualan mobil, meski kendaraan itu mengalami pertumbuhan yang pesat.

Selain itu, pengurangan pajak impor ini disebut dapat dapat membantu Tesla untuk menjual seluruh lini produknya di India, bukan hanya kendaraan baru yang mungkin diproduksi secara lokal.

Meski saat ini pihak Kementerian Perdagangan India yang merancang rencana tersebut dan Tesla sendiri belum memberikan tanggapan terkait permintaan komentar.

Namun, New Delhi berencana untuk mempertimbangkan proposal kebijakan ini dengan cermat, mengingat penurunan pajak impor kendaraan listrik dapat mengganggu pasar dan mengecewakan pemain lokal seperti Tata dan Mahindra yang telah berinvestasi dalam produksi mobil listrik di dalam negeri.

"Hal ini akan melalui banyak pertimbangan meskipun pemerintah sangat ingin mendapatkan Tesla. Itu karena dampaknya terhadap pemain dalam negeri," kata sumber tersebut.

Kebijakan ini masih dalam tahap pertimbangan awal, dan tarif pajak akhir masih dapat mengalami perubahan. Namun, menurut pengakuan Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, ia belum mendapatkan proposal apapun terkait pengurangan pajak impor untuk kendaraan listrik.

Seperti diketahui, pengurangan pajak yang akan diberikan pemerintahan Perdana Menteri India, Narendra Modi ini merupakan langkah serupa yang dilakukan oleh Indonesia, yang tengah mendorong produksi kendaraan listrik di dalam negeri, dengan menawarkan pengurangan pajak impor dari 50 persen menjadi nol persen bagi produsen kendaraan listrik yang berencana untuk berinvestasi di tanah air.

Sejauh ini sejak 2021 lalu,  Tesla sendiri telah berupaya memasuki pasar India, bahkan mendorong pejabat untuk mengurangi pajak impor 100 persen untuk kendaraan listrik. Meskipun pada tahun lalu, pembicaraan antara Tesla dan pemerintah India mengalami kegagalam.

Baru-baru ini, Tesla telah menyampaikan kepada pejabat India bahwa mereka berencana untuk mendirikan pabrik lokal dan akan memproduksi kendaraan listrik baru dengan harga sekitar 24.000 dolar (Rp 367 juta), 25 persen lebih murah dari model awal saat ini, baik untuk pasar India maupun ekspor, yang akan beroperasi dengan kapasitas penuh pada 2030 mendatang.

Menurut laporan Reuters, PM Modi telah mengadakan pembicaraan dengan CEO Tesla, Elon Musk pada Juni lalu untuk memantau kemajuan itu dengan cermat.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Hadiri Penutupan Muktamar NU, Prabowo Dikalungi Sorban

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:17

Muktamar ke-35 NU: LAZISNU Bagikan Santunan Yatim dan Kacamata Gratis untuk Guru Ngaji

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:13

Tim Formatur PBNU Diberi Waktu Sebulan Susun Kepengurusan

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:07

Rupiah Lesu ke Rp17.754 per Dolar AS di Awal Pekan, Pasar Wait and See

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:57

Harga Emas Dunia Stabil Usai Anjlok Akibat Sinyal Suku Bunga The Fed

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:43

IHSG Pagi Tertekan, Tiga Saham Malah Melompat

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:28

Muslim Arbi Soroti Amandemen UUD 1945 dan Maraknya Politik Dinasti

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:14

Emas Antam Mandek di Rp2,6 Juta per Gram

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:56

Kapolri Mutasi Sejumlah Pejabat Strategis, Dua Kapolda Berganti

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:53

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih dari 3 Persen

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:38

Selengkapnya