Berita

Perdana Menteri India Narendra Modi saat melakukan pertemuan dengan kepala eksekutif Tesla Elon Musk di New York City, Amerika Serikat pada 20 Juni 2023/Reuter

Bisnis

Buka Peluang Bagi Tesla, India Rancang Kebijakan Pajak Impor Rendah untuk Kendaraan Listrik

JUMAT, 25 AGUSTUS 2023 | 21:27 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah India tengah merancang kebijakan baru untuk memotong pajak impor bagi produsen mobil listrik yang berkomitmen untuk menggunakan manufaktur lokal di negaranya.

Langkah ini datang setelah adanya laporan proposal Tesla (TSLA.O) yang ingin memasuki pasar domestik India.

Menurut informasi yang diungkapkan oleh sumber terdekat yang mengetahui rencana itu, kebijakan baru yang sedang dipertimbangkan ini akan memungkinkan produsen mobil untuk mengimpor kendaraan listrik yang telah jadi ke India dengan potongan pajak sebesar 15 persen.


Potongan itu berbeda dari pajak saat ini yang mencapai 100 persen untuk mobil dengan harga di atas 40.000 dolar (Rp 611 juta) dan 70 persen untuk yang lainnya, seperti Model Y, milik Tesla yang paling laris di Amerika Serikat, yang dijual mulai dari 47.740  dolar sebelum kredit pajak.

“Kini ada kesepahaman dengan proposal Tesla, dan pemerintah menunjukkan minatnya,” kata pejabat yang mengetahui masalah tersebut.

Seperti dimuat Reuters, Jumat (25/8), jika kebijakan tersebut diterapkan, maka hal itu berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap biaya impor kendaraan listrik, yang selama ini dihindari oleh produsen mobil lokal.

Kebijakan ini juga membuka peluang bagi produsen mobil global selain Tesla untuk memanfaatkan pasar mobil terbesar ketiga di dunia, di mana penjualan kendaraan listrik saat ini hanya menyumbang kurang dari 2 persen dari total penjualan mobil, meski kendaraan itu mengalami pertumbuhan yang pesat.

Selain itu, pengurangan pajak impor ini disebut dapat dapat membantu Tesla untuk menjual seluruh lini produknya di India, bukan hanya kendaraan baru yang mungkin diproduksi secara lokal.

Meski saat ini pihak Kementerian Perdagangan India yang merancang rencana tersebut dan Tesla sendiri belum memberikan tanggapan terkait permintaan komentar.

Namun, New Delhi berencana untuk mempertimbangkan proposal kebijakan ini dengan cermat, mengingat penurunan pajak impor kendaraan listrik dapat mengganggu pasar dan mengecewakan pemain lokal seperti Tata dan Mahindra yang telah berinvestasi dalam produksi mobil listrik di dalam negeri.

"Hal ini akan melalui banyak pertimbangan meskipun pemerintah sangat ingin mendapatkan Tesla. Itu karena dampaknya terhadap pemain dalam negeri," kata sumber tersebut.

Kebijakan ini masih dalam tahap pertimbangan awal, dan tarif pajak akhir masih dapat mengalami perubahan. Namun, menurut pengakuan Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, ia belum mendapatkan proposal apapun terkait pengurangan pajak impor untuk kendaraan listrik.

Seperti diketahui, pengurangan pajak yang akan diberikan pemerintahan Perdana Menteri India, Narendra Modi ini merupakan langkah serupa yang dilakukan oleh Indonesia, yang tengah mendorong produksi kendaraan listrik di dalam negeri, dengan menawarkan pengurangan pajak impor dari 50 persen menjadi nol persen bagi produsen kendaraan listrik yang berencana untuk berinvestasi di tanah air.

Sejauh ini sejak 2021 lalu,  Tesla sendiri telah berupaya memasuki pasar India, bahkan mendorong pejabat untuk mengurangi pajak impor 100 persen untuk kendaraan listrik. Meskipun pada tahun lalu, pembicaraan antara Tesla dan pemerintah India mengalami kegagalam.

Baru-baru ini, Tesla telah menyampaikan kepada pejabat India bahwa mereka berencana untuk mendirikan pabrik lokal dan akan memproduksi kendaraan listrik baru dengan harga sekitar 24.000 dolar (Rp 367 juta), 25 persen lebih murah dari model awal saat ini, baik untuk pasar India maupun ekspor, yang akan beroperasi dengan kapasitas penuh pada 2030 mendatang.

Menurut laporan Reuters, PM Modi telah mengadakan pembicaraan dengan CEO Tesla, Elon Musk pada Juni lalu untuk memantau kemajuan itu dengan cermat.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

Panen Raya TNI, Presiden Prabowo: Saya Bahagia Hari Ini

Jumat, 17 Juli 2026 | 22:57

UPDATE

Perjalanan Karier Nanik S Deyang dari Jurnalis hingga Pimpin Dewan Pengawas BGN

Rabu, 22 Juli 2026 | 10:23

Deklarasi Gus Kikin Maju Ketum PBNU Tuai Protes Sejumlah PCNU Jatim

Rabu, 22 Juli 2026 | 10:13

Pesan Menag di FABC: Sinodalitas Gereja Cermin Musyawarah dan Gotong Royong

Rabu, 22 Juli 2026 | 10:08

Prabowo Restui Pengunduran Diri Nanik dari BGN, Siapkan Dewan Pengawas Baru

Rabu, 22 Juli 2026 | 10:06

Emas Antam Mulai Naik, Harga Buyback Tembus Rp2,38 Juta per Gram

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:51

Prabowo Puji Keterlibatan Perwira TNI-Polri dalam Penanganan Bencana Sumatera

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:51

Saat Jakarta jadi Jembatan Persaudaraan Asia

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:45

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan Rp17.913 per Dolar AS Jelang Rilis Suku Bunga BI

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:34

KPK Bongkar Dugaan Penyamaran Aset Bupati Lombok Barat, Pasal TPPU Disiapkan

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:29

Ancaman Houthi Guncang Pasar, Harga Minyak Sentuh Level Tertinggi

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:24

Selengkapnya