Berita

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin/Net

Dunia

China Siap Ambil Tindakan Jika Penjualan Senjata AS ke Taiwan Tetap Dilakukan

JUMAT, 25 AGUSTUS 2023 | 17:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah China semakin serius menanggapi rencana penjualan senjata dari Amerika Serikat ke Taiwan. Terbukti dengan desakan terbaru dari Kementerian Luar Negeri China agar Washington segera mencabut keputusannya.

Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui kemungkinan penjualan sistem pencarian dan pelacakan inframerah untuk jet tempur F-16 dan peralatan lainnya senilai 500 juta dolar AS ke Taiwan.

Wang Wenbin, juru bicara Kemenlu China, mengatakan langkah AS secara serius melanggar prinsip satu China dan ketentuan tiga komunike bersama Tiongkok-AS, khususnya Komunike 17 Agustus 1982.


Ia juga mengatakan penjualan tersebut juga melanggar hukum dan norma-norma internasional yang mengatur hubungan internasional, melemahkan kedaulatan dan kepentingan keamanan Tiongkok, serta membahayakan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

"Ini mengirimkan sinyal yang sangat salah kepada pasukan separatis yang mengupayakan 'kemerdekaan Taiwan'," kata Wang pada Kamis, seperti dikutip dari CGTN, Jumat (25/8).

"Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayah China," ujarnya.

Wang juga menegaskan kembali bahwa masalah Taiwan adalah murni urusan dalam negeri China dan tidak mengizinkan campur tangan asing.

"China mendesak Amerika Serikat untuk mematuhi prinsip satu China dan ketentuan tiga komunike bersama China-AS, segera membatalkan rencana penjualan senjata ke Taiwan, menghentikan penjualan senjata ke Taiwan dan kontak militer AS-Taiwan, dan berhenti mengikuti tren berbahaya mempersenjatai Taiwan dan membahayakan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan," kata Wang.

Dia menambahkan bahwa Tiongkok akan mengambil tindakan tegas untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayah.

Di saat yang sama, Zhu Fenglian, juru bicara Kantor Urusan Taiwan di Dewan Negara, juga ikut menyuarakan penolakan tegas terhadap penjualan senjata AS dan mengecam otoritas Partai Progresif Demokratik (DPP) Taiwan atas pembelian senjata dari Amerika Serikat, dengan mengatakan hal itu hanya akan mendorong rakyat Taiwan. ke dalam situasi yang berbahaya.

"Saya mendesak otoritas DPP untuk segera menghentikan tindakan mereka yang membahayakan kepentingan vital rekan senegaranya di Taiwan dan membahayakan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, demi kepentingan politik egois mereka sendiri," kata Zhu.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya