Berita

Radiasi mencemari tangki air dan reaktor yang rusak di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi/Net

Dunia

Pyongyang: Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima adalah Kejahatan Kemanusiaan

JUMAT, 25 AGUSTUS 2023 | 06:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Korea Utara ikut mengecam keputusan Jepang membuang air limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima ke Samudera Pasifik.

Menuding Jepang melakukan kejahatan kemanusiaan, Pyongyang dalam pernyataan yang dirilis kantor berita KCNA, Kamis (24/8), meminta Tokyo untuk segera menghentikan aksinya.

"Tindakan Jepang tersebut sangat mengancam kehidupan, keselamatan, dan masa depan umat manusia,” kata Kementerian Luar Negeri Korea Utara, menuntut agar Jepang bertanggung jawab, seperti dimuat RT.


Pernyataan tersebut muncul setelah Jepang mengumumkan pada Kamis bahwa mereka telah memulai pelepasan air radioaktif yang telah diolah dari lokasi bencana nuklir Fukushima Daiichi tahun 2011 ke Samudera Pasifik.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sebelumnya mengumumkan bahwa rencana tersebut mencakup pembuangan sekitar 1,3 juta metrik ton air limbah.

Tokyo telah menekankan bahwa langkah tersebut telah disetujui oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Pengawas nuklir PBB yang menyetujui rencana Jepang bulan lalu menyatakan bahwa pengujian independen di lokasi telah menunjukkan bahwa konsentrasi tritium di dalam air jauh di bawah batas operasional, dan bahwa dampak tindakan tidak membahayakan manusia dan lingkungan.

Operator pembangkit listrik tenaga listrik Fukushima Tokyo Electric Power (TEPCO) juga menerbitkan hasil tes pada Kamis yang mengklaim bahwa air tersebut mengandung hingga 63 becquerel (satu unit radioaktivitas) tritium per liter – jauh di bawah batas air minum WHO yaitu 10.000 becquerel per liter.

Namun demikian, beberapa negara tetangga Jepang belum yakin akan keamanan pembuangan air limbah tersebut.

China misalnya, menanggapi tindakan tersebut dengan mengeluarkan larangan menyeluruh terhadap semua produk makanan laut Jepang, dan Beijing bersikeras bahwa Tokyo belum membuktikan bahwa air yang dibuang aman.

Awal pekan ini, Kementerian Luar Negeri China mengeluarkan pernyataan yang menyebut rencana tersebut sangat egois dan tidak bertanggung jawab.

Selain China, Korea Selatan, yang sudah menerapkan pembatasan impor, mengatakan tidak akan mencabut pembatasan tersebut meskipun menjamin keamanan rencana Jepang.

Aktivis Greenpeace juga menuduh Tokyo sengaja melakukan pencemaran terhadap Samudera Pasifik, dan bersikeras bahwa menyimpan air adalah tindakan yang lebih baik.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya