Berita

Tangki penyimpanan untuk air olahan di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang lumpuh akibat tsunami di kota Okuma, prefektur Fukushima, Jepang/Net

Dunia

Tolak Pembuangan Air Limbah Nuklir, China: Jepang Egois dan Tidak Bertanggung Jawab

KAMIS, 24 AGUSTUS 2023 | 18:10 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pembuangan limbah air Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi oleh Jepang yang dimulai hari ini, Kamis (24/8), kembali mendapat respons negatif dari pemerintah China.

Melalui Kementerian Luar Negerinya, China mengecam pembuangan limbah karena dianggap dapat membahayakan kehidupan seluruh umat manusia.

"Apa yang telah dilakukan pihak Jepang adalah mendorong risiko tersebut ke seluruh dunia dan meneruskan penderitaan tersebut kepada generasi mendatang,” tegas pernyataan tersebut, seperti dimuat Al Arabiya.


Kemlu China menyebut tindakan Jepang atas limbah nuklir, sangat egois dan tidak bertanggung jawab.  

“Membuang air limbah nuklir Fukushima ke laut adalah tindakan yang sangat egois dan tidak bertanggung jawab yang mengabaikan kepentingan publik internasional,” kata Kementerian.

Lebih lanjut, China mengkritik Jepang karena tidak bisa membuktikan keaslian dan keakuratan data tentang keamanan limbah nuklir yang mereka buang.

"Jepang belum membuktikan keabsahan rencana tersebut atau jaminan jangka panjang dari peralatan pemurnian air limbah nuklir,” tambahnya.

Pada tahun 2011, tiga reaktor di fasilitas Fukushima-Daiichi di timur laut Jepang mengalami kehancuran setelah gempa bumi besar dan tsunami yang menewaskan sekitar 18.000 orang.

Sejak itu, operator pembangkit listrik TEPCO mengumpulkan 1,34 juta meter kubik air yang terkontaminasi nuklir saat mendinginkan reaktor yang rusak, bersama dengan air tanah dan hujan yang merembes ke dalamnya.

Jepang mulai membuang air terkontaminasi yang telah diolah dari pabrik yang terkena dampak pada Kamis pagi (24/8).

Pelepasan ini telah dianggap aman oleh Badan Energi Atom Internasional. Tetapi China tetap menolak dan merespons dengan melarang impor makanan dari 10 prefektur di Jepang, Hong Kong pun mengikuti jejaknya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya