Berita

Tangki penyimpanan untuk air olahan di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang lumpuh akibat tsunami di kota Okuma, prefektur Fukushima, Jepang/Net

Global

Tolak Pembuangan Air Limbah Nuklir, China: Jepang Egois dan Tidak Bertanggung Jawab

KAMIS, 24 AGUSTUS 2023 | 18:10 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pembuangan limbah air Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi oleh Jepang yang dimulai hari ini, Kamis (24/8), kembali mendapat respons negatif dari pemerintah China.

Melalui Kementerian Luar Negerinya, China mengecam pembuangan limbah karena dianggap dapat membahayakan kehidupan seluruh umat manusia.

"Apa yang telah dilakukan pihak Jepang adalah mendorong risiko tersebut ke seluruh dunia dan meneruskan penderitaan tersebut kepada generasi mendatang,” tegas pernyataan tersebut, seperti dimuat Al Arabiya.


Kemlu China menyebut tindakan Jepang atas limbah nuklir, sangat egois dan tidak bertanggung jawab.  

“Membuang air limbah nuklir Fukushima ke laut adalah tindakan yang sangat egois dan tidak bertanggung jawab yang mengabaikan kepentingan publik internasional,” kata Kementerian.

Lebih lanjut, China mengkritik Jepang karena tidak bisa membuktikan keaslian dan keakuratan data tentang keamanan limbah nuklir yang mereka buang.

"Jepang belum membuktikan keabsahan rencana tersebut atau jaminan jangka panjang dari peralatan pemurnian air limbah nuklir,” tambahnya.

Pada tahun 2011, tiga reaktor di fasilitas Fukushima-Daiichi di timur laut Jepang mengalami kehancuran setelah gempa bumi besar dan tsunami yang menewaskan sekitar 18.000 orang.

Sejak itu, operator pembangkit listrik TEPCO mengumpulkan 1,34 juta meter kubik air yang terkontaminasi nuklir saat mendinginkan reaktor yang rusak, bersama dengan air tanah dan hujan yang merembes ke dalamnya.

Jepang mulai membuang air terkontaminasi yang telah diolah dari pabrik yang terkena dampak pada Kamis pagi (24/8).

Pelepasan ini telah dianggap aman oleh Badan Energi Atom Internasional. Tetapi China tetap menolak dan merespons dengan melarang impor makanan dari 10 prefektur di Jepang, Hong Kong pun mengikuti jejaknya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya