Berita

Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu/RMOLJabar

Politik

Tak Persoalkan Wacana Duet Anies-Ganjar, PKS Jabar Siap Jalankan Instruksi DPP

KAMIS, 24 AGUSTUS 2023 | 07:09 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat (Jabar) tak memusingkan wacana menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan sebagai pasangan calon pada Pilpres 2024. Siapapun pasangan yang diusung, PKS Jabar memastikan akan ikut instruksi DPP.

Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu, mengaku tidak memiliki kewenangan lebih soal pasangan capres-cawapres. Jikapun terjadi, duet Ganjar-Anies pada Pilpres 2024 merupakan kewenangan DPP.

"Artinya di daerah kita tidak mempunyai kewenangan untuk membahas itu. Itu kan urusan koalisi. Jadi putusannya, putusan Majelis Syuro. Kita di daerah pelaksana saja," kata Haru saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (23/8).


Bagi PKS Jabar, duet Ganjar-Anies bukan suatu masalah kalau memang sudah menjadi keputusan dari DPP PKS.

"Enggak masalah, kalau kita kan melaksanakan tugas saja dari DPP, perintah demikian. Kemarin juga dengan Pak Anies juga putusan Majelis Syuro untuk berkoalisi dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat," paparnya.

Diakui Haru, DPP PKS sangat demokratis sehingga dalam memutuskan sesuatu daerah selalu dimintai pendapat.

"Memang kita ditanya dulu. Masukan dari daerah bagaimana? Dan sudah kita berikan masukan-masukan. Politik kan dinamis, enggak bisa atau harus, jadi melihat situasi dan perkembangan," terangnya.

Mengingat perpolitikan masih dinamis dan cair, dia menegaskan, situasi kompetitif belum terasa dan bergejolak. Terlebih, penunjukkan capres baru dilakukan koalisi maupun partai, sehingga belum memicu perpecahan yang cukup menyedot perhatian publik.

"Yang baru, Golkar gabung ke Pak Prabowo. Yang benarnya mah kan nanti yang disampaikan ke KPU," sebutnya.

"Awal ada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dulu, sekarang enggak ada. Jadi biasa saja itu mah sebagai wacana kan, enggak ada yang salah," sambungnya.

Disinggung soal KPP akan pecah jika Anies Baswedan menerima tawaran untuk berduet dengan Ganjar Pranowo, dia menyampaikan, pihaknya belum tahu ke depannya akan terjadi situasi seperti apa.

"Kita enggak tahu nanti masuknya bagaimana, kalau PDIP masuknya dengan KPP atau gimana kan kita belum tahu, saya kira terlalu dini kalau pecah dan lain-lain, apalagi hanya wacana, jadi santai saja lah," sebut Haru.  

Wacana menduetkan Anies dengan Ganjar pertama dimunculkan oleh politikus PDIP Said Abdullah. Said beralasan, keduanya masih muda, cerdas, dan enerjik sehingga bagus untuk masa depan kepemimpinan nasional.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya