Berita

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid/RMOL

Politik

Soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Muluskan Gibran, PKB: Enggak Akan Adzan Sebelum Beduk

KAMIS, 24 AGUSTUS 2023 | 00:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) enggan berbicara soal gugatan batas minimum usia capres-cawapres 35 tahun di Mahkamah Konstitusi (MK) yang disebut-sebut merupakan upaya untuk meloloskan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, mengikuti Pilpres 2024.

Sebab, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari MK bahwa batas minimum usia capres-cawapres dari semula 40 tahun diturunkan menjadi 35 tahun.

“Kalau soal itu, PKB enggak akan adzan dulu sebelum beduknya dibunyikan,” ujar Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8).


Jazilul menegaskan, partainya baru akan berkomentar soal Walikota Solo yang digadang menjadi bakal cawapres apabila MK sudah mengeluarkan putusan resmi terkait batas minimum usia capres-cawapres.

“Nanti kalau sudah tok di MK kita akan lakukan statement,” imbuhnya.

Lagipula, kata Jazilul, Gibran sendiri pernah menegaskan tidak mau menjadi kandidat bakal cawapres di Pilpres 2024.

“Gibran kan enggak mau. Mas Gibran enggak mau (jadi bacawapres). Makanya kita belum akan menilai, memberikan statement, sebelum konstitusi memberikan jalan,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya