Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Teddy Lugito/RMOL
Aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) meningkat. Menyikapi aduan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun diimbau bekerja secara cermat.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Teddy Lugito menjelaskan, kerja KPU dan Bawaslu melaksanakan Pemilu Serentak 2024 tengah disorot masyarakat.
"Pengaduan yang diterima DKPP semakin tinggi bukan semata-mata atas keteledoran, tapi bisa jadi karena kesadaran masyarakat era media sosial yang semakin tinggi terhadap apa yang dilakukan KPU dan Bawaslu," ujar Heddy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/8).
Menurutnya, di era digital sekarang ini masyarakat sudah memandang penting seluruh proses tahapan Pemilu, baik yang sudah berjalan maupun yang akan berjalan ke depan.
"Itu harus diperhatikan," sambungnya menegaskan.
Memperhatikan perkembangan itu, Heddy mendorong KPU dan Bawaslu memahami substansi pelaksanaan Pemilu tidak hanya soal pencoblosan atau hari pemungutan suara saja, tetapi dimulai sejak tahapan Pemilu dimulai pada Juni 2022 lalu.
Sebagai contoh, dia menyebutkan sorotan masyarakat pada penetapan anggota badan
ad hoc KPU dan Bawaslu daerah. Dimana, yang memiliki rekam jejak buruk dalam dunia kepemiluan diadukan ke DKPP.
Fakta lapangan tersebut murni terjadi karena ketidakcermatan dalam verifikasi data dan informasi peserta seleksi. Namun, isunya menjadi besar dan ramai diperbincangkan di daerah sehingga diadukan dan diperiksa DKPP.
"Tidak bisa kalau (kerja) biasa-biasa aja. Standar etik harus ditingkatkan, standar kerja harus benar-benar makin tinggi. Maka yang penting (KPU dan Bawaslu) bekerja dengan cermat dan
smart," tutup Heddy.
