Protes Rencana Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima, Pecinta Lingkungan Korsel Ancam Boikot Produk Jepang

Pengumuman Jepang atas rencananya membuang air radioaktif dari pembangkit nuklir Fukushima kembali menuai protes dari kelompok pecinta lingkungan Korea Selatan.

Aksi demo koalisi kelompok sipil yang dilakukan di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul pada Selasa (22/8), menyusul pengumuman Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida yang mengatakan sehari sebelumnya bahwa Jepang akan mulai melepaskan air pada Kamis (24/8) waktu Tokyo.

"Terlepas dari kesaksian para ahli yang mempertanyakan keamanan membuang air terkontaminasi Fukushima dan menyerukan alternatif yang jelas, pemerintah Jepang mendorong pembuangan laut termurah dan paling nyaman," kata kelompok itu, seperti dikutip dari Yonhap.

Mereka juga mengkritik pemerintah Korea Selatan karena tidak mengambil tindakan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan warganya dan malah mendukung rencana pembuangan laut.

Sebelumnya pada hari yang sama, Pusat Lingkungan dan Kesehatan Warga Asia dan Federasi Korea untuk Gerakan Lingkungan juga mengadakan konferensi pers di tempat yang sama.

"Tindakan membuang air yang terkontaminasi nuklir ke Samudera Pasifik akan mengubah aset bersama dan masa depan umat manusia menjadi tempat pembuangan limbah nuklir," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

Mereka telah memperingatkan akan meluncurkan boikot produk Jepang jika Jepang melanjutkan rencana tersebut.

Greenpeace Korea juga mengeluarkan pernyataan, mengutuk apa yang disebutnya sebagai pengumuman yang tidak bertanggung jawab yang dapat menyebabkan bencana yang tidak dapat diubah.

Organisasi tersebut menyatakan bahwa pembuangan limbah radioaktif ke laut yang dihasilkan oleh kecelakaan nuklir belum pernah terjadi sebelumnya dan menimbulkan ancaman serius terhadap ekosistem laut dan keselamatan manusia.

"Ini merupakan ancaman terhadap hak kelangsungan hidup penduduk negara pesisir Pasifik, termasuk nelayan Jepang, dan pelanggaran hukum maritim internasional," tambahnya.

Sementara itu, pemerintah mengatakan pada Selasa bahwa mereka tidak melihat masalah ilmiah atau teknis dengan rencana pelepasan limbah, yang didukung oleh Badan Energi Atom Internasional bulan lalu.