Berita

Presiden Joko Widodo dinilai sudah tidak lagi tegas lurus arahan PDIP/Net

Politik

Kang Tamil: PDIP Mulai Endus Jokowi Tidak Tahu Balas Budi

SELASA, 22 AGUSTUS 2023 | 14:26 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kinerja pemerintah belakangan mulai dikritik PDI Perjuangan. Hal ini karena Presiden Joko Widodo dianggap PDIP tidak tahu membalas budi, yang membuat partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu sakit hati.

Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan mengatakan, kritikan yang disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto soal Food Estate merupakan teguran dari PDIP, setelah melihat gelagat Jokowi tidak tegas lurus dengan arahan partai. Di mana Jokowi tidak mendukung secara penuh pencapresan Ganjar Pranowo.

"Jokowi bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Maka hari ini, ketika melihat gelagat-gelagat Jokowi yang kemudian kira-kira tidak tegak lurus dengan arah partai, PDIP mulai memberikan kritik-kritik terhadap pemerintahan," ujar Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/8).


Kritikan PDIP terhadap kinerja Presiden Jokowi, salah satunya soal Food Estate menunjukkan adanya ketidakcocokan atau sakit hati politik PDIP kepada Jokowi.

"Di mana Jokowi adalah kader yang diendorse habis-habisan oleh PDIP, namun hari ini bisa dikatakan tidak tahu membalas budi kepada PDIP. Walaupun, tidak tahu membalas budi itu belum terbukti," kata pria yang akrab disapa Kang Tamil.

Menurut Kang Tamil, tidak tahu membalas budi tersebut bisa terbukti ketika sudah ada Capres-Cawapres yang resmi terdaftar di KPU dan proses kampanye sudah dimulai.

"Ketika tahu jelas siapa calon-calonnya dan masa kampanye dibuka sikap Jokowi ke mana, itu baru bisa kita lihat. Namun secara gelagat politik, PDIP mulai mengendus bahwa Jokowi tidak tahu membalas budi kepada PDIP," pungkas Kang Tamil.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya