Berita

F-16/Net

Dunia

Denmark Siap Pasok 19 Jet Tempur F-16 untuk Kyiv, dengan Syarat Hanya Digunakan di Wilayah Ukraina

SELASA, 22 AGUSTUS 2023 | 04:57 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Denmark mengumumkan bahwa mereka akan memasok F-16 ke Ukraina. Beberapa pesawat itu diperkirakan akan tiba menjelang akhir tahun ini.

Menteri Pertahanan (Menhan) Denmark Jakob Ellemann-Jensen dalam pengarahannya mengatakan bahwa pesawat itu dikirim untuk membantu Ukraina mempertahankan diri dari musuh, bukan untuk menyerang, dan tidak diperkenankan digunakan di luar wilayahnya.

"Kami menyumbangkan senjata dengan syarat digunakan untuk mengusir musuh dari wilayah Ukraina. Dan tidak lebih dari itu," katanya, menurut kantor berita Ritzau, Senin (21/8).


Syarat itu berlaku untuk jenis tank, pesawat tempur, dan yang lainnya.

"Itu adalah sinyal untuk Ukraina," tegas Menhan.

Hal itu juga ditegaskan kembali oleh Ketua Partai Konservatif Soeren Pape Poulsen yang menggarisbawahi bahwa pesawat tidak boleh beroperasi di luar Ukraina.

“Penting bahwa pesawat-pesawat tersebut akan digunakan untuk pertahanan diri di Ukraina. Idenya adalah agar pesawat-pesawat tersebut tidak digunakan untuk menyerang Rusia,” katanya.

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen berharap Ukraina akan menerima lebih banyak pesawat dari negara lain.

“Kami adalah negara pertama yang memberikan donasi F-16 secara konkrit, dan saya berharap negara lain akan mengikuti kami,” katanya.

Sebanyak 19 pesawat F-16 yang akan disiapkan oleh Denmark dengan enam pesawat pertama dijadwalkan tiba sebelum akhir tahun.

Angkatan udara Denmark saat ini memiliki sekitar 30 pesawat seperti itu, yang akan dinonaktifkan ketika negara beralih ke F-35 yang lebih modern.

Selain Denmark, Belanda juga telah menyatakan kesiapannya untuk memasok 42 jet tempur F-16 ke Kyiv.

Denmark dan Belanda telah mengumumkan program pelatihan pilot Ukraina, dengan bantuan dari sembilan negara lainnya.

Pada Juli, Penjabat Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen menyatakan bahwa pelatihan akan dimulai pada bulan Agustus dan akan memakan waktu setidaknya enam bulan untuk menyelesaikannya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya