Berita

Rapat Komisi II DPR RI sepakat pembentukan Panja RUU IKN/RMOL

Politik

Draf Revisi UU IKN Diserahkan Kepala Bappenas, Komisi II Sepakat Bentuk Panja

SENIN, 21 AGUSTUS 2023 | 18:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menyerahkan draf Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-undang (UU) Nomor 3/2022 tentang Ibukota Negara (IKN).

Penyerahan itu dilakukan seusai Suharso memaparkan Pengantar Ketua Rapat kemudian Penjelasan/keterangan pemerintah dalam rapat Komisi II DPR RI menjadwalkan rapat kerja (Raker), di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/8).

Setelah proses penyerahan draf revisi UU IKN, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia kembali membacakan agenda rapat selanjutnya. Yakni pembentukan Panitia Kerja (Panja) Revisi UU IKN.


“Kepada para kapoksi untuk dapat menyerahkan nama-nama anggota Panja paling lambat 22 Agustus 2023 dan sekaligus penyerahan dim kepada sekretariat Komisi II paling lambat pada 30 Agustus 2023,” kata Doli Kurnia.

Selanjutnya, Doli meminta persetujuan kepada para peserta rapat untuk dapat menyetujui pembentukan Panja Revisi UU IKN.

“Sebelum saya tutup apakah kita bisa menyetujui dan mengesahkan pembentukan panja ini?” ucap Doli.

“Setuju,” jawab peserta rapat.

“Dengan demikian maka rapat ini bisa kita akhiri dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan rapat-rapat panjang berikutnya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbilalamin, maka rapat kerja tingkat pertama ini saya nyatakan ditutup,” demikian Doli.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya