Berita

Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani/RMOL

Politik

Tampik Hasto Soal Food Estate, Muzani: Jangan Lihat Sepotong-sepotong!

RABU, 16 AGUSTUS 2023 | 14:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kritikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto terkait proyek food estate sebagai kejahatan lingkungan dibantah tegas oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Muzani meminta Hasto untuk tidak melihat sepotong-sepotong dari program ketahanan pangan nasional yang dinakhodai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

“Jangan melihat sepotong-potong kalau melihat sepotong-potong maka akan ada cara penglihatan yang tidak pas,” tegas Muzani kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).


Lagipula, kata Muzani, program food estate sejatinya adalah pengejawantahan dari visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, tidak ada visi misi menteri di negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia.

“Tidak ada program kementerian, tidak ada visi kementerian, yang ada visi presiden dan wakil presiden. Ingat ini ada sistem pemerintahan Presidensial. Pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin, tegas Wakil Ketua MPR RI fraksi Gerindra ini.

Sebelumnya, proyek lumbung pangan atau food estate yang dikerjakan pemerintah mulai disenggol PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bahkan menyebut proyek ini sebagai bagian dari kejahatan lingkungan.

Menurut Hasto, PDIP memberikan catatan yang serius atas upaya Presiden Jokowi membangun food estate. Katanya, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Sementara program food estate justru membabat hutan.  

“Kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya usai penganugerahan rekor MURI kepada PDIP atas program pengobatan gratis yang berlangsung 218 hari di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya