Berita

Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani/RMOL

Politik

Tampik Hasto Soal Food Estate, Muzani: Jangan Lihat Sepotong-sepotong!

RABU, 16 AGUSTUS 2023 | 14:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kritikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto terkait proyek food estate sebagai kejahatan lingkungan dibantah tegas oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Muzani meminta Hasto untuk tidak melihat sepotong-sepotong dari program ketahanan pangan nasional yang dinakhodai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

“Jangan melihat sepotong-potong kalau melihat sepotong-potong maka akan ada cara penglihatan yang tidak pas,” tegas Muzani kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).


Lagipula, kata Muzani, program food estate sejatinya adalah pengejawantahan dari visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, tidak ada visi misi menteri di negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia.

“Tidak ada program kementerian, tidak ada visi kementerian, yang ada visi presiden dan wakil presiden. Ingat ini ada sistem pemerintahan Presidensial. Pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin, tegas Wakil Ketua MPR RI fraksi Gerindra ini.

Sebelumnya, proyek lumbung pangan atau food estate yang dikerjakan pemerintah mulai disenggol PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bahkan menyebut proyek ini sebagai bagian dari kejahatan lingkungan.

Menurut Hasto, PDIP memberikan catatan yang serius atas upaya Presiden Jokowi membangun food estate. Katanya, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Sementara program food estate justru membabat hutan.  

“Kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya usai penganugerahan rekor MURI kepada PDIP atas program pengobatan gratis yang berlangsung 218 hari di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8).

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya