Berita

Anggota DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus/Ist

Politik

Politikus PDIP Minta Pengelolaan Kekayaan Alam Indonesia Diaudit

SELASA, 15 AGUSTUS 2023 | 19:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Anggota DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus mendesak agar kekayaan alam Indonesia diaudit. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui secara pasti jumlah dan pendapatan dari kekayaan alam.

Deddy menyebut hal ini perlu dilakukan mengingat saat ini adalah era transparansi dan masyarakat berhak mengetahui informasi tersebut.

“Sekarang era transparan. Apapun yang terjadi di pelosok daerah bisa menjadi viral,” katanya dalam acara diskusi OTW 2024 bertajuk “Nyawa Demokrasi dan Ekonomi di Tangan Jokowi” yang diselenggarakan lembaga Survei KedaiKOPI, Selasa (15/8).


Deddy menyebut tahun depan Indonesia akan berada dalam persimpangan jalan masa depan.

“Pada tahun 2045 akan lihat apakah kita adalah negara yang benar dalam pengelolaan atau tidak. Menyongsong era tersebut, saya menganggap penting SDA kita mengalami proses audit,” ungkapnya.

Deddy menampik bahwa pemerintah salah dalam mengelola SDA. Menurut dia pemerintah sudah bekerja keras untuk mengoptimalkan pengelolaan SDA.

"Memang pemerintah tidak sempurna, tapi harus diakui ada berbagai capaian positif yang diraih,” ujarnya.

Dia lebih lanjut mengatakan transparansi dalam pengelolaan negara akan mencegah praktik korupsi.

“Korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Ini memang persoalan fundamental. Harus dibereskan secara filosofi bangsa. Seperti ditatar sejak jenjang usia taman kanak-kanak. Ini PR panjang bangsa kita,” tambahnya.

Deddy mengaku optimis karena bangsa Indonesia telah melalui lompatan sejarah, seperti dari kutub ekstrim ke kutub ekstrim lainnya.

“Kita lihat saja, dari zaman Bung Karno, lompat ke otoritarian soeharto dan ke era semau gue di era reformasi. Dan kita masih dapat terus memperbaiki diri,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya