Tembok perbatasan Polandia dengan Belarusia yang dibangun pada pertengahan tahun 2022/Net
Pemerintah Polandia mengumumkan telah menerbitkan daftar pertanyaan terbaru pada Senin (14/8) untuk diajukan ke pemungutan suara referendum nasional, yang rencananya akan diadakan bersamaan dengan pemilihan parlemen pada 15 Oktober.
Partai Hukum dan Keadilan yang berkuasa, berniat memenangkan masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilu. Daftar pertanyaan yang nantinya akan disodorkan kepada para pemilih, merupakan bagian dari strategi partai tersebut.
Menteri Pertahanan Mariusz Blaszczak mengumumkan di platform media sosial X bahwa daftar pertanyaan referendum keempat akan menyangkut beberapa poin, salah satunya tentang tembok di perbatasan Polandia dengan Belarusia.
"Apakah Anda ingin membongkar tembok perbatasan yang baru dibangun di perbatasan Polandia-Belarusia, yang menghalangi migrasi tidak resmi dari Belarusia?" kata Blaszczak, membacakan salah satu daftar pertanyaan.
"Anda akan memutuskan apakah perbatasan kami akan terus dipertahankan dan aman," katanya dalam pesan video singkat.
Daftar pertanyaan itu telah disusun sejak Jumat yang rencananya akan mereka masukkan ke dalam referendum. Pertanyaan pertama menyangkut penjualan perusahaan milik negara, pertanyaan kedua tentang menaikkan usia pensiun, dan pertanyaan ketiga berkaitan dengan penerimaan migran ilegal dari Timur Tengah dan Afrika dan pemindahan paksa mereka di negara-negara Eropa, serta pertanyaan keempat tentang tembok perbatasan.
Polandia membangun tembok penghalang setinggi 5,5 meter dan panjang 186 kilometer serta dilengkapi dengan fasilitas kendali jarak jauh, pada Januari-Juni 2022 untuk mencegah infiltrasi migran ilegal dari Belarusia yang berasal dari Afrika dan Timur Tengah.
Minsk telah berulang kali menyatakan bahwa tembok tersebut merupakan ancaman serius bagi cagar alam Belovezhskaya Pushcha yang unik, bentangan hutan purba terakhir yang bertahan di Eropa, yang dilalui sebagian perbatasan antara kedua negara.
Referendum dipandang sebagai elemen utama dalam kampanye pemilu partai yang berkuasa yang dimaksudkan untuk mendiskreditkan oposisi dan mengumpulkan pemilih seputar kebijakan pemerintah saat ini. Daftar pertanyaan tersebut dinilai bisa memberikan pandangan dan mempengaruhi keputusan pemilih.
