Demo buruh menolak kenaikan haga BBM/RMOL
UUD 1945 antara lain memberikan amanat kepada pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua amanat tadi digugat oleh oposisi kepada pemerintah secara lisan, dengan mengonstruksikan pemerintah telah memiskinkan rakyat.
Juga melakukan kebohongan publik menggunakan jasa buzzer dan influencer berbayar untuk tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Oposisi menganalogikan pemerintah meniru Adolf Hitler dengan memanfaatkan Goebbel sebagai Menteri Penerangan untuk mengonstruksikan rajin menyampaikan berita kebohongan sedemikian intensif dan rutin harian, sehingga rakyat Jerman periode pemerintahan Nazi meyakini bahwa berita bohong menjadi sebagai suatu kebenaran.
Akan tetapi data International Monetary Fund (IMF) menunjukkan bahwa PDB per kapita harga berlaku di Indonesia mengalami peningkatan dari 3.534 dolar AS tahun 2014 menjadi 4.798 dolar AS tahun 2022.
Kemudian angka PDB berbasiskan
Purchasing Power Parity juga menunjukkan peningkatan dari 10.399 unit menjadi 14.687 unit pada periode waktu yang sama.
Rata-rata laju inflasi sebesar 6,4 persen mengalami penurunan menjadi 4,2 persen. Tingkat pengangguran sebesar 5,94 persen menurun menjadi 5,86 persen.
Data International Labour Organization (ILO) menunjukkan bahwa jumlah pekerja miskin umur 15 tahun ke atas di Indonesia sebanyak 6,09 persen tahun 2014 menurun menjadi 2,28 persen tahun 2022. Penurunan juga ditemukan pada pekerja umur 15-24 tahun dan 25 tahun ke atas.
Ketika surplus migas Indonesia sebagai bonanza minyak telah berakhir dan terjadilah defisit ekspor migas, maka sejak pemerintahan Orde Reformasi telah menyetujui gagasan rasionalisasi APBN atas masukan IMF dan Bank Dunia, serta perwakilan negara-negara donor tahun 1998, agar Indonesia memberlakukan harga keekonomian secara bertahap.
Akibatnya, bukan hanya harga migas dan listrik didekatkan ke harga internasional dengan memangkas subsidi energi migas dan listrik. Subsidi non migas pun dipangkas, termasuk subsidi pangan dan pupuk. Berakhirlah APBN sosialisme dan berubah menjadi APBN peningkatan liberalisasi perekonomian.
Akibatnya antara lain adalah harga BBM dan tarif listrik naik, serta biaya pendidikan naik meroket. Atas perubahan paradigma perekonomian tersebut, kemudian oposisi menuduh pemerintah memiskinkan rakyat, terutama buruh, sekalipun data ILO dan BPS menunjukkan yang sebaliknya.
Bukan hanya bonanza minyak telah berakhir, melainkan surplus kayu hutan juga telah berakhir, sehingga terjadi ekspansi konversi lahan hutan menjadi perubahan peruntukan lahan hutan, yang kemudian terjadi deforestasi, sering perluasan banjir dan kekeringan kemarau panjang.
Atas persoalan di atas, oposisi mengharapkan kedatangan air bah agenda pemakzulan sebagai solusi kudeta sipil, yakni dengan memanipulasikan dakwaan pelanggaran pembukaan UUD 1945, pelanggaran banyak UU, dan bangunan dinasti.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef); Pengajar Universitas Mercu Buana
