Berita

Presiden Jokowi dan Gibran rakabuming Raka/Ist

Politik

Dua Koalisi Pengusung Capres Jualan Jargon Keberlanjutan, Jokowi Makin Diuntungkan

SENIN, 14 AGUSTUS 2023 | 05:46 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Dua koalisi partai pendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto saat ini tengah memperebutkan simpati Joko Widodo (Jokowi) dengan menjual jargon 'keberlanjutan'.  

Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan menilai kedua koalisi itu ingin memanfaatkan efek elektoral lewat jualan jargon 'keberlanjutan'. Dengan begitu, Jokowi merupakan pihak yang paling diuntungkan dari jualan narasi kedua koalisi tersebut.   

"Tentu narasi keberlanjutan dari dua koalisi ini menguntungkan Presiden Jokowi, namun seberapa besar dapat memberi efek elektoral ini menjadi hal lain yang perlu diperhatikan oleh masing-masing partai yang berada dalam dua koalisi tersebut,” kata Hasyibulloh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (13/8).


Sudah pasti, ketika dua koalisi tersebut membonceng popularitas Jokowi, bargaining position mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu pun semakin kuat.

Puncaknya tentu dengan diusungnya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari salah satu koalisi tersebut. Sejauh ini, koalisi yang paling mendekati untuk mengusung Gibran sebagai bacawapres adalah kubu pendukung Prabowo Subianto.

Sambung Hasyibulloh, dari sekian banyak nama bakal cawapres yang beredar, Gibran bisa disebut sebagai sosok kuda hitam yang mengalahkan para seniornya.

"Munculnya sejumlah nama seperti Khofifah Indar Parawansa, Yenny Wahid, AHY, Sandiaga Uno, Erick Thohir hingga Gibran Rakabuming Raka terus bergulir," lanjut jebolan S2 Politik Universitas Nasional tersebut.

“Melihat nama-nama yang bergulir dalam bursa calon wakil presiden RI di media bukan tidak mungkin muncul kuda hitam. Yang jelas, siapapun yang akan diusung harus mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat dari berbagai faktor baik ekonomi,sosial, politik dan budaya dengan mempertimbangkan bonus demografi dan disrupsi era digital di hampir semua lini kehidupan," pungkas Hasyibulloh.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya