Berita

Presiden Jokowi dan Gibran rakabuming Raka/Ist

Politik

Dua Koalisi Pengusung Capres Jualan Jargon Keberlanjutan, Jokowi Makin Diuntungkan

SENIN, 14 AGUSTUS 2023 | 05:46 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Dua koalisi partai pendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto saat ini tengah memperebutkan simpati Joko Widodo (Jokowi) dengan menjual jargon 'keberlanjutan'.  

Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan menilai kedua koalisi itu ingin memanfaatkan efek elektoral lewat jualan jargon 'keberlanjutan'. Dengan begitu, Jokowi merupakan pihak yang paling diuntungkan dari jualan narasi kedua koalisi tersebut.   

"Tentu narasi keberlanjutan dari dua koalisi ini menguntungkan Presiden Jokowi, namun seberapa besar dapat memberi efek elektoral ini menjadi hal lain yang perlu diperhatikan oleh masing-masing partai yang berada dalam dua koalisi tersebut,” kata Hasyibulloh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (13/8).


Sudah pasti, ketika dua koalisi tersebut membonceng popularitas Jokowi, bargaining position mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu pun semakin kuat.

Puncaknya tentu dengan diusungnya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari salah satu koalisi tersebut. Sejauh ini, koalisi yang paling mendekati untuk mengusung Gibran sebagai bacawapres adalah kubu pendukung Prabowo Subianto.

Sambung Hasyibulloh, dari sekian banyak nama bakal cawapres yang beredar, Gibran bisa disebut sebagai sosok kuda hitam yang mengalahkan para seniornya.

"Munculnya sejumlah nama seperti Khofifah Indar Parawansa, Yenny Wahid, AHY, Sandiaga Uno, Erick Thohir hingga Gibran Rakabuming Raka terus bergulir," lanjut jebolan S2 Politik Universitas Nasional tersebut.

“Melihat nama-nama yang bergulir dalam bursa calon wakil presiden RI di media bukan tidak mungkin muncul kuda hitam. Yang jelas, siapapun yang akan diusung harus mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat dari berbagai faktor baik ekonomi,sosial, politik dan budaya dengan mempertimbangkan bonus demografi dan disrupsi era digital di hampir semua lini kehidupan," pungkas Hasyibulloh.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya