Berita

Ketua Bidang Politik Hukum dan HAM DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzammil Yusuf/Net

Politik

Desak Anies Segera Deklarasi Bakal Cawapres, PKS: Tidak Perlu Ada yang Ditunggu

SABTU, 12 AGUSTUS 2023 | 02:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) segera mendeklarasikan bakal cawapres pada bulan Agustus 2023. Pasalnya, hari pencoblosan Pilpres 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari tinggal hitungan bulan.

Desakan itu disampaikan Ketua Bidang Politik Hukum dan HAM DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzammil Yusuf, dalam keterangan resminya, Jumat malam (11/8).

“Waktu menuju pemilu cuma tinggal 6 bulan lagi. Momentum saat ini juga sudah tidak perlu ada yang ditunggu,” ujar Al Muzammil.


Bagi Al Muzammil, Anies Baswedan sudah seharusnya mendeklarasikan calon pendampingnya di Pilpres 2024 agar KPP dan juga publik mendapatkan kepastian.

Menurutnya, penundaan deklarasi bakal cawapres sangat tidak efektif mengingat konsolidasi tiga parpol KPP, dalam hal ini PKS, Nasdem, dan Demokrat sudah sangat solid.

“Semakin ditunda-tunda bukan semakin baik,” kata Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS ini.

Al Muzammil justru khawatir jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu menunda pengumuman bakal cawapres KPP karena bisa memberikan ketidakpastian terhadap publik, yang itu justru berpengaruh terhadap hasil survei elektoral.

“Saya kira hasil survei cenderung kurang positif manakala pasangan capres-cawapres belum  pasti. Karena publik juga ragu apakah akan jadi  maju atau tidak calon tersebut,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya