Berita

Ilustrasi Foto/Ist

Politik

Temukan Peserta Seleksi Anggota Bawaslu Daerah Terafiliasi Parpol, Kornas JPPR Minta Perbaikan Sistem

JUMAT, 11 AGUSTUS 2023 | 22:53 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Seleksi anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah kembali disorot, karena muncul dugaan peserta terafiliasi partai politik (Parpol).

Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (Kornas JPPR), Nurlia Dian Paramita menjelaskan. Pihaknya mendapat laporan, 4 daerah di Sulawesi telah tercatat sejumlah nama pendaftar yang terafiliasi Parpol.

"Temuan JPPR berdasarkan atas informasi dari sekretariat provinsi di Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Barat (Sulbar), Gorontalo, dan Sulawesi Utara (Sulut) yang telah menemukan adanya peserta terafiliasi politik," ujar Paramita kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/8).


Dia mengungkapkan, temuan spesifik dalam proses seleksi anggota Bawaslu di empat daerah tersebut adalah bentuk keterikatan politik dari para peserta yang terafiliasi.

"Beberapa temuan JPPR di daerah tersebut sudah ditindaklanjuti melalui upaya pemberian tanggapan masyarakat kepada Timsel (Tim Seleksi)," jelasnya.

Sosok yang kerap disapa Mita itu menegaskan, Bawaslu seharusnya merespon temuan JPPR sebagai bahan perbaikan seleksi anggota Bawaslu di daerah.

"Namun upaya tersebut tidak direspon dengan baik oleh Timsel," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya