Berita

Logo Partai Prima/Net

Politik

Ngotot Jadi Peserta Pemilu 2024, Prima Tempuh Jalur Kasasi di MA

JUMAT, 11 AGUSTUS 2023 | 00:38 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Putusan Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) berita acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024, direspon Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) selaku pemohon perkara.

Jurubicara DPP Prima, Farhan Abdillah Dalimunthe menjelaskan, permohonan PK ini hanya salah satu dari beberapa upaya hukum yang ditempuh oleh Prima usai putusan PN Jakpus sebelumnya dibatalkan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.

"Sejak awal Prima memang sudah mempersiapkan langkah-langkah hukum apa saja yang dapat digunakan, untuk membuktikan bahwa memang terjadi kecurangan dalam proses verifikasi partai politik," ujar Farhan kepada wartawan, Kamis (10/8).


Walaupun permohonan PK ditolak oleh Majelis Hakim MA, Farhan memastikan Prima masih memiliki amunisi lain dalam menggugat KPU, yaitu permohonan kasasi di MA.

"Kami yakin keadilan dapat ditegakkan dan Majelis Hakim MA dapat memutus perkara Prima dengan obyektif tanpa intervensi dari kekuatan politik manapun," kata Farhan seraya berharap.

"Apalagi mengingat sekarang ini semakin terkuak di tengah masyarakat bahwa KPU banyak melakukan kecurangan dan sangat bermasalah. Ini yang berkali-kali sudah kami sampaikan sejak awal," tambahnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya