Berita

Staf Khusus Wakil Presiden, Masykuri Abdillah/Net

Politik

Gelar Rakor, Stafsus Wapres Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Papua Pedalaman

SELASA, 08 AGUSTUS 2023 | 17:08 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Fasilitas pendidikan di tanah Papua masih terus dikejar pemerintah agar tersedia secara merata. Sejauh ini, tokoh gereja masih menjadi tumpuan dalam menghadirkan akses pendidikan warga Papua, bahkan di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau.

Demikian disampaikan Staf Khusus Wakil Presiden, Masykuri Abdillah saat menggelar rapat koordinasi membahas aspirasi pendidikan di tanah Papua bersama kementerian dan lembaga terkait di Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (8/8).

"Para tokoh gereja sudah banyak berkontribusi membuka akses pendidikan bagi rakyat Papua. Merekalah yang menyediakan ruang bagi orang asli Papua untuk menikmati pendidikan demi pembangunan kesejahteraan Papua," kata Masykuri.


Ia menyebut, upaya menghadirkan pendidikan di Papua masih dihadapkan pada tantangan serius, yakni rendahnya ketersediaan guru pendidikan dasar dan kurangnya guru di wilayah pedalaman.

Situasi ini berimbas pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Persoalan ini pun telah mendapat perhatian dari Wakil Presiden Maruf Amin. Wapres, kata Masykuri, telah mengarahkan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada April 2023 lalu untuk menyediakan akses penyediaan guru melalui Sekolah Tinggi Teologi (STT).

"Yang dibutuhkan saat ini adalah pemberian status dan hak kepada tenaga guru melalui pembukaan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)/Program Guru PAUD di STT. Ini sejalan dengan aspirasi dari lembaga Gereja Papua," tandas Masykuri.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya