Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Pengadaan 2 Rig Senilai Rp 250 M, PT PDSI Loloskan Perusahaan Bersaldo Rp 380 Ribu?

SENIN, 07 AGUSTUS 2023 | 01:59 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Center of Energy and Resources Indonesia (Ceri) menemukan sejumlah kejanggalan dalam keputusan panitia tender pengadaan dua unit rig 750 HP dengan nilai pengadaan sekitar Rp 250 miliar.

Direktur Ceri, Yusri Usman menyampaikan, Subholding PT Pertamina Hulu Energi yaitu PT Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI) diduga meloloskan perusahaan yang hanya memiliki saldo sebesar Rp 380 ribu dengan tender proyek senilai Rp 250 miliar.

"Kami sudah melakukan konfirmasi atas temuan kami ini kepada manajemen PT PDSI. Namun sayang, hingga saat ini tidak ada penjelasan yang masuk akal dan terkesan mereka tidak berani membuka apa yang sebenarnya terjadi, atau sebaliknya mereka juga tidak berani terang-terangan membantah temuan kami," kata Yusri dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (6/8).


Yusri membeberkan, Ceri sebelumnya telah mendapat dokumen berisi proses tender pengadaan dua unit rig 750 HP di PT PDSI. Berkas tersebut bernomor 2552/PST/M-DS/2023-SO tertanggal 26 Juli 2023.

Berkas itu berupa fax yang berisi pesan kepada peserta tender. Pesan utamanya adalah tiga perusahaan yang lolos proses evaluasi administrasi dan teknis oleh tim tender, fax tersebut ditanda tangani oleh Head of Bid Commitee PDSI, Imam Hermawan Supardi.

"Kepada ketiga perusahaan di atas akan diundang pada hari Senin 31 Juli 2023 jam 08.00 WIB pagi untuk membuka amplop harga. Hanya saja berdasarkan data-data yang kami miliki, kami mempertanyakan ada perusahaan yang seharusnya sejak prakualifikasi tidak lulus, ternyata telah dinyatakan lulus administrasi dan teknis,” ungkap Yusri.

Yusri menjelaskan, kejanggalan terlihat dari informasi keuangan PT PDK yang saldonya hanya Rp 380 ribu. Aset perusahaan ini pun nol.

"Pengalaman kerja selama tahun 2022 hanya Rp 2 juta rupiah yang terlihat dari dokumen neraca keuangan mereka yang kami peroleh," beber Yusri.

Kemudian, sambung Yusri, PT PDK baru berdiri pada 14 April 2022 yang disahkan oleh Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI pada 30 Agustus 2022.

"Jelas sekali perusahaan ini tidak punya pengalaman sama sekali, tetapi mengapa bisa lolos untuk pekerjaan sebesar Rp 250 miliar ini? Kok PDSI seperti perusahaan kelas kaki lima saja ya?" sesal Yusri.

Kemudian, kata Yusri, untuk perusahaan YJ & Tehnologies Co Ltd, perusahaan asing yang lazimnya adalah manufacture China ini, tidak memiliki after sales service.

"Perusahaan China ini juga belum memiliki workshop dan kemarin hanya membuat statement letter akan membuat atau menyewa worskhop setelah ditunjuk jadi pemenang," ungkap dia.

Sementara itu, PT PDSI belakangan menjawab Surat Konfirmasi Ceri tanggal 28 Juli 2023 perihal Proses Tender 2 Unit Rig 750 HP melalui surat nomor  059/DS10120/2023-SO tanggal 31 Juli 2023.

"Surat yang berisi jawaban dari Head of Bid Committe diwakili oleh saudara Pjs Communication & Relation Manager PT Pertamina Driling Services Indonesia (PT. PDSI), pada intinya tidak menjawab apa yang menjadi pertanyaan Ceri,” kata Yusri.

Padahal, Yusri mengatakan, jika merujuk pada tahapan pendaftaran prakualifikasi nomor PDSI23 M-0001B untuk pengadaan 2 unit Rig 750 HP pada tanggal 20 - 22 Juni 2023, jelas dalam lampiran II - persyaratan prakualifikasi, khususnya pada point 20 mengatakan “laporan keuangan (dari akuntan publik) tahun 2020 dan atau tahun 2021 beserta surat pernyataan auditor".

"Pertanyaannya, bagaimana panitia tender PDSI bisa meloloskan PT PDK sebagai salah satu dari tiga perusahaan yang lulus administrasi dan teknis untuk diundang membuka harga penawaran pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023?, kita gak habis pikir" kata Yusri

Berdasarkan fakta-fakta temuan itu, Yusri menduga panitia tender telah melanggar GCG dan pedoman pengadaan barang atau jasa nomor A-005/DSI000/2022-S9, terkesan dengan memaksa meluluskan PT PDK yang seharusnya tidak layak untuk diluluskan.

"Selain itu juga terkesan ada upaya mengatur peserta yang lulus dan sesuai dengan rumor yang berkembang sesama peserta tender bahwa ada oknum direksi yang telah mengintervensi panitia tender untuk meloloskan dan memenangkan perusahaan tertentu," jelasnya.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya