Berita

Potongan gambar dari video Ratna Sarumpaet soal pengaruh China dan seruan poeple power/Repro

Politik

Video Ratna Sarumpaet Soal Pengaruh China dan Ajakan People Power Kembali Beredar

SENIN, 07 AGUSTUS 2023 | 00:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Video pernyataan aktivis Ratna Sarumpaet soal pengaruh China yang semakin berkembang dan ajakan untuk people power kembali beredar di media sosial.

Dalam video berdurasi 2 menit 47 detik itu, terlihat Ratna berbicara soal pengaruh China yang bisa membahayakan anak cucu bangsa Indonesia ke depan.

"Ini bahaya benar-benar bahaya, bisa-bisa kita nanti kayak orang numpang di negeri kita sendiri. Kalau hanya numpang, kalau diusir juga bagaimana? Bagaimana dengan anak cucu kita," ujar Ratna dalam video yang beredar seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/8).


Dari penelitiannya, Ratna menilai, nyaris semua partai politik bekerja sama dengan Partai Komunis China (PKC). Sehingga, Ratna menganggap tidak ada yang melindungi bangsa Indonesia dari pengaruh China.

"Terus kemarin baru ketahuan ternyata ada uang suap dari China ke Jokowi untuk supaya mau jadi presiden, ya kan? Jadi ini sudah ditanam semua, ada kebutuhan dari Tiongkok mungkin memang mau memanfaatkan kita, memakai kita, atau merebut Tanah Air kita ini," kata Ratna.

Namun demikian kata Ratna, saat ini semua keputusan ada di rakyat. Mengingat, 20 tahun belakangan ini, banyak orang mati karena miskin.

"Kalau buat aku, people power fine. Sebab 20 tahun ini aja kita enggak tau berapa orang mati karena miskin. Jadi kita enggak perlu takut berdarah. Sebab semua perjuangan itu ada harganya. Jadi kalau kita mengatakan manja-manja nanti jangan sampai ada pertumpahan, kita enggak tau, nyawa itu di tangan tuhan, yang pasti kemudaratan seperti ini, kalau tidak kita hentikan, kita yang dimarahi Allah, kita yang akan rugi, kita yang akan habis," jelas Ratna.

Bahkan menurut Ratna, jika rakyat tidak terus menerus mengatakan kebenaran dan tidak berusaha keras menghentikan kemudaratan, maka bisa habis bangsa Indonesia.

“Ya UUD-nya sudah diubah, posisi dia sudah berbeda, MPR sudah enggak mandataris dia. Ketentuannya sudah merajalela, mau dia taruh semua, mau bikin istana lima di negara ini sekarang bisa, karena enggak yang mengarahi, karena enggak ada posisi lembaga tertinggi negara. Ini sebenarnya yang paling merugikan kita, yang menjadi kunci kerusakan itu di situ,” kata Ratna dalam videonya yang kembali beredar itu.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Kemenkop Akselerasi Penerima PKH Jadi Anggota Kopdes Merah Putih

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:44

DPR Wajib Awasi Partisipasi Indonesia di BoP dan ISF

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:42

Polisi Gadungan Penganiaya Pegawai SPBU Dibekuk

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:18

BPC HIPMI Rembang Dukung Program MBG Lewat Pembangunan SPPG

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:56

Posisi Strategis RI di Tengah Percaturan Geopolitik

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:55

Pertamina Harus Apresiasi Petugas SPBU Disiplin SOP Hingga Dapat Ancaman

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:21

Menkop Ajak Seluruh Pihak Kolaborasikan KDKMP dan PKH

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:19

Setop Alfamart dan Indomaret Demi Bangkitnya Kopdes

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:52

PDIP soal Ambang Batas Parlemen: Idealnya Cukup 5-6 Fraksi di DPR

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:29

BNI Ingatkan Bahaya Modus Phishing Jelang Lebaran

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:25

Selengkapnya