Berita

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nabil Haroen/Ist

Politik

Rocky Gerung Minta Maaf, Gus Nabil: Tetap Harus Ada Sanksi

MINGGU, 06 AGUSTUS 2023 | 03:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Permintaan maaf dari pengamat politik Rocky Gerung terkait kritikannya terhadap Presiden Joko Widodo yang telah bikin gaduh masyarakat tak lantas membuatnya lepas dari sanksi.

Dalam pandangan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nabil Haroen, kasus Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi menjadi catatan bagi masyarakat, tentang bagaimana seharusnya berdemokrasi.

"Mengkritik boleh saja, tapi jangan sampai mencaci maki atau menghina. Rocky Gerung telah melemparkan hinaan dan cacian, ia menciptakan gelembung kebencian di masyarakat kita. Gelembung kebencian inilah yang berbahaya, menjadi duri dalam demokrasi," ucap Gus Nabil, sapaan akrabnya, Sabtu (5/8).


Gus Nabil pun memuji sikap Presiden Jokowi yang tidak menanggapi kritikan Rocky dan menganggapnya sebagai hal kecil.

"Bagi saya, respons Presiden Jokowi sudah tepat, tidak perlu merespons," kata  Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa ini.

Namun demikian, Gus Nabil tetap meminta ada sanksi yang diberikan kepada Rocky Gerung. Baik itu sanksi hukum maupun sanksi sosial atau moral.

"Sanksi hukum biarlah menjadi fokus para penegak hukum. Masyarakat bisa memberi sanksi moral dengan tidak memberi ruang atau panggung bagi Rocky. Jika tidak ada komunitas, kampus, maupun pihak yang mengundang atau mendengarkan Rocky, maka itulah sanksi yang menyakitkan baginya," paparnya.

Usai melontarkan kritikan keras kepada Presiden Jokowi, Rocky Gerung, menggelar konferensi pers untuk menyatakan permintaan maafnya yang telah membuat gaduh.

"Saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam dan biasa saya lakukan itu di mana-mana," ucap Rocky Gerung di Jalan Doktor Kusuma Atmaja 76, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat sore (4/8).

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya