Berita

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nabil Haroen/Ist

Politik

Rocky Gerung Minta Maaf, Gus Nabil: Tetap Harus Ada Sanksi

MINGGU, 06 AGUSTUS 2023 | 03:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Permintaan maaf dari pengamat politik Rocky Gerung terkait kritikannya terhadap Presiden Joko Widodo yang telah bikin gaduh masyarakat tak lantas membuatnya lepas dari sanksi.

Dalam pandangan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nabil Haroen, kasus Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi menjadi catatan bagi masyarakat, tentang bagaimana seharusnya berdemokrasi.

"Mengkritik boleh saja, tapi jangan sampai mencaci maki atau menghina. Rocky Gerung telah melemparkan hinaan dan cacian, ia menciptakan gelembung kebencian di masyarakat kita. Gelembung kebencian inilah yang berbahaya, menjadi duri dalam demokrasi," ucap Gus Nabil, sapaan akrabnya, Sabtu (5/8).


Gus Nabil pun memuji sikap Presiden Jokowi yang tidak menanggapi kritikan Rocky dan menganggapnya sebagai hal kecil.

"Bagi saya, respons Presiden Jokowi sudah tepat, tidak perlu merespons," kata  Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa ini.

Namun demikian, Gus Nabil tetap meminta ada sanksi yang diberikan kepada Rocky Gerung. Baik itu sanksi hukum maupun sanksi sosial atau moral.

"Sanksi hukum biarlah menjadi fokus para penegak hukum. Masyarakat bisa memberi sanksi moral dengan tidak memberi ruang atau panggung bagi Rocky. Jika tidak ada komunitas, kampus, maupun pihak yang mengundang atau mendengarkan Rocky, maka itulah sanksi yang menyakitkan baginya," paparnya.

Usai melontarkan kritikan keras kepada Presiden Jokowi, Rocky Gerung, menggelar konferensi pers untuk menyatakan permintaan maafnya yang telah membuat gaduh.

"Saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam dan biasa saya lakukan itu di mana-mana," ucap Rocky Gerung di Jalan Doktor Kusuma Atmaja 76, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat sore (4/8).

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya