Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nabil Haroen/Ist
Permintaan maaf dari pengamat politik Rocky Gerung terkait kritikannya terhadap Presiden Joko Widodo yang telah bikin gaduh masyarakat tak lantas membuatnya lepas dari sanksi.
Dalam pandangan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nabil Haroen, kasus Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi menjadi catatan bagi masyarakat, tentang bagaimana seharusnya berdemokrasi.
"Mengkritik boleh saja, tapi jangan sampai mencaci maki atau menghina. Rocky Gerung telah melemparkan hinaan dan cacian, ia menciptakan gelembung kebencian di masyarakat kita. Gelembung kebencian inilah yang berbahaya, menjadi duri dalam demokrasi," ucap Gus Nabil, sapaan akrabnya, Sabtu (5/8).
Gus Nabil pun memuji sikap Presiden Jokowi yang tidak menanggapi kritikan Rocky dan menganggapnya sebagai hal kecil.
"Bagi saya, respons Presiden Jokowi sudah tepat, tidak perlu merespons," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa ini.
Namun demikian, Gus Nabil tetap meminta ada sanksi yang diberikan kepada Rocky Gerung. Baik itu sanksi hukum maupun sanksi sosial atau moral.
"Sanksi hukum biarlah menjadi fokus para penegak hukum. Masyarakat bisa memberi sanksi moral dengan tidak memberi ruang atau panggung bagi Rocky. Jika tidak ada komunitas, kampus, maupun pihak yang mengundang atau mendengarkan Rocky, maka itulah sanksi yang menyakitkan baginya," paparnya.
Usai melontarkan kritikan keras kepada Presiden Jokowi, Rocky Gerung, menggelar konferensi pers untuk menyatakan permintaan maafnya yang telah membuat gaduh.
"Saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam dan biasa saya lakukan itu di mana-mana," ucap Rocky Gerung di Jalan Doktor Kusuma Atmaja 76, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat sore (4/8).
