Berita

Koordinator Nasional Jaringan Nasional Keumatan (JNK), Nanang Firdaus Masduki/Net

Politik

Khawatir Masyarakat Terbelah, JNK: Hentikan Segala Bentuk Ujaran Kebencian

JUMAT, 04 AGUSTUS 2023 | 03:54 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Setiap warga negara memiliki hak kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, hak kebebasan berpendapat juga harus menghormati dan mengakui hak-hak orang lain.

Begitu tanggapan Koordinator Nasional Jaringan Nasional Keumatan (JNK), Nanang Firdaus Masduki menanggapi pernyataan “bajingan tolol” dari pengamat politik Rocky Gerung yang tengah ramai diperbincangkan.

JNK, kata Nanang, mengecam keras berbagai bentuk provokasi dan ujaran kebencian yang berpotensi membuat tensi pilpres kembali tegang. Dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk turut menghormati dan mengakui hak-hak orang lain dalam berpendapat.


“Haknya terhubung dengan hak orang lain. Model kebebasan yang absolut akan sangat membahayakan bagi keutuhan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Keberadaban di atas segalanya,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (4/8).

Menurutnya, provokasi, narasi kebencian, dan sikap menyerang individu termasuk menyerang Presiden Joko Widodo akan menyebabkan keterbelahan masyarakat semakin tajam. Kohesivitas sosial bangsa juga akan semakin rapuh.

“Untuk itu, hentikan segala bentuk ujaran kebencian,” sambungnya.

“Jika upaya-upaya dialogis antar berbagai elemen bangsa tidak terwujud, JNK mendukung penegakan law enforcement secara utuh,” tutup Nanang.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya