Berita

Menteri Kehakiman Irlandia, Helen McEntee/Net

Dunia

Kekerasan Meningkat, Menteri Kehakiman Irlandia Didesak Mundur

KAMIS, 03 AGUSTUS 2023 | 01:40 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Di tengah meningkatnya kejahatan di Irlandia, Menteri Kehakiman negara itu, Helen McEntee telah didesak untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Seruan pemecatan itu datang dari dalam partai koalisi Fianna Fáil, yang merupakan mitra koalisi dari partai Fine Gael milik McEntee sendiri.

"Kami tidak percaya pada kemampuan Fine Gael untuk mengelola kementerian kehakiman secara efektif dan tepat. Oleh karena itu kami meminta menteri kehakiman Helen McEntee untuk mengundurkan diri," bunyi seruan dari sayap pemuda Fianna Fáil.


Mengutip Brussel Signal pada Rabu (2/8), tuntutan ini muncul setelah terjadi lonjakan besar dalam kekerasan geng di ibu kota Irlandia, dengan video remaja lokal yang menyerang orang yang lewat telah memicu perhatian dari masyarakat internasional.

Kekerasan semacam itu telah menyebabkan banyak kedutaan asing di negara tersebut yang mengeluarkan peringatan keselamatan, salah satunya Pemerintah AS yang mengimbau warganya untuk "menjaga kewaspadaan" saat berada di Irlandia.

Sumber yang diduga berasal dari partai Fine Gael sendiri menyadari bahwa Helen mulai terlihat sangat lemah, yang disebut dapat membahayakan posisi partai.

"Kejahatan yang meningkat sebelumnya di bawah menteri Fine Gael (Nora Owen) telah merugikan kami pada pemilu 1997. Kami tidak ingin mengulangi kesalahan itu," kata sumber anonim tersebut.

Namun, lonjakan kejahatan bukan satu-satunya kontroversi yang tengah dihadapi McEntee. Ia juga dikritik karena penanganan masalah imigrasi ilegal ke Irlandia pada awal 2023, serta upaya untuk meloloskan UU anti-ujaran kebencian yang menuai banyak kritikan.

RUU itu disebut dapat mengkriminalisasi kepemilikan materi ofensif termasuk meme, yang telah menarik kecaman internasional, seperti miliarder teknologi AS, Elon Musk, dan mantan Presiden AS Donald Trump, yang menyebut tindakan itu sebagai serangan terhadap kebebasan berbicara.

Beberapa kritikus undang-undang tersebut bahkan meminta McEntee untuk mengundurkan diri, termasuk juru bicara kelompok advokat pro-kebebasan berbicara, Free Speech Ireland (FSI), Sarah Hardiman, yang menyatakan keprihatinannya, karena Menteri McEntee tampak mengabaikan pendapat publik yang menentang UU tersebut.

“FSI sangat prihatin. Untuk alasan ini, kami juga akan menyerukan pengunduran dirinya," pungkas kelompok aktivis itu.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Bangunan di Jakarta Bakal Diaudit Cegah Kebakaran Maut Terulang

Senin, 29 Desember 2025 | 20:13

Drama Tunggal Ika Teater Lencana Suguhkan Kisah-kisah Reflektif

Senin, 29 Desember 2025 | 19:53

Ribuan Petugas Diturunkan Jaga Kebersihan saat Malam Tahun Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 19:43

Markus di Kejari Kabupaten Bekasi Mangkir Panggilan KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 19:35

DPP Golkar Ungkap Pertemuan Bahlil, Zulhas, Cak Imin, dan Dasco

Senin, 29 Desember 2025 | 19:25

Romo Mudji Tutup Usia, PDIP Kehilangan Pemikir Kritis

Senin, 29 Desember 2025 | 19:22

Kemenkop Perkuat Peran BA dalam Sukseskan Kopdes Merah Putih

Senin, 29 Desember 2025 | 19:15

Menu MBG untuk Ibu dan Balita Harus Utamakan Pangan Lokal

Senin, 29 Desember 2025 | 19:08

Wakapolri Groundbreaking 436 SPPG Serentak di Seluruh Indonesia

Senin, 29 Desember 2025 | 19:04

Program Sekolah Rakyat Harus Terus Dikawal Agar Tepat Sasaran

Senin, 29 Desember 2025 | 18:57

Selengkapnya