Berita

Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung/Ist

Politik

Akbar Tanjung Minta Kader Solid Dukung Airlangga, Tolak Ajakan Munaslub

RABU, 02 AGUSTUS 2023 | 20:02 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait sikap dan keputusan politik di Pilpres 2024. Sikap ini diambil setelah Dewan Kehormatan Partai Golkar menggelar rapat internal.

Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tanjung menuturkan, ada lima poin keputusan untuk menyikapi berbagai isu dan dinamika politik di internal dan nasional. Salah satunya adalah meminta seluruh jajaran pengurus dan kader partai berlambang pohon beringin di semua tingkatan untuk menjaga kekompakan dan soliditas partai.

“Wacana mengenai penyelenggaraan Munas Luar Biasa (Munaslub) yang dilontarkan beberapa aktivis partai, agar dihentikan,” tutur Akbar dikutip dari Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang ditandatangani Rabu (2/8).


Permintaan penghentian wacana munaslub ini menjadi poin pertama dari keputusan Dewan Kehormatan Partai Golkar. Selain itu, Dewan Kehormatan juga menyepakati untuk menyerahkan sepenuhnya pengambilan sikap dan keputusan terkait calon presiden dan calon wakil presiden kepada Airlangga Hartarto.

“Dewan Kehormatan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk mengambil sikap dan keputusan dengan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi bangsa dan negara,” tutur Akbar Tanjung.

Menurut Dewan Kehormatan, penyerahan keputusan terkait capres dan cawapres ini merupakan mandat Munas dan Rapimnas kepada Airlangga sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Selain dua hal itu, Dewan Kehormatan juga menyepakati beberapa poin. Antara lain, meminta seluruh jajaran partai berlambang pohon beringin untuk fokus pada persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024, hingga dapat menaikkan perolehan suara dan kursi di setiap daerah agar Golkar menjadi pemenang sebagaimana yang pernah dicapai pada Pemilu 2004.

Dewan Kehormatan juga menyarankan agar DPP segera melakukan pertemuan dengan seluruh perangkat organisasi baik di tingkat maupun daerah secara berjenjang, dan secara aktif melibatkan organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar.

Poin selanjutnya, yakni meminta DPP Partai Golkar menyusun langkah strategis dan langkah aksi yang konkret untuk memastikan kemenangan Partai Golkar dalam Pileg dan Pilpres 2024.

Akbar juga meminta DPP Partai Golkar segera menyusun dan mensosialisasikan platform pembangunan nasional sebagai pedoman bagi para calon anggota legislatif dan kader dalam kampanye pemilu.

Terakhir, Dewan kehormatan meminta DPP Partai Golkar tetap konsisten mendukung dan mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan pembangunan nasional.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya