Berita

Seorang tenaga penjualan menampilkan kinerja penerbangan UAV Mavic Air 2 di sebuah toko di Kota Hangzhou/Net

Dunia

Kyiv Tidak Bisa Membeli Apa Pun yang Berasal dari China agar Tidak Merusak Hubungan dengan AS

SELASA, 01 AGUSTUS 2023 | 22:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah China memutuskan memperketat kontrol ekspor drone sipil dan komponen yang dapat digunakan untuk keperluan militer. Diduga, pembatasan dimaksudkan untuk mengekang penyebaran pesawat tak berawak di medan perang Ukraina.

Pengumuman ini dikeluarkan bersama oleh beberapa badan pemerintah pada Senin (31/7). Dua pemberitahuan terpisah merinci drone komersial dan muatan mana yang akan memerlukan lisensi ekspor yang berlaku mulai 1 September.

Peraturan terbaru berlaku untuk UAV yang dapat terbang di atas cakrawala operator, memiliki daya tahan minimal 30 menit, dan berat lepas landas lebih dari 7kg. Hal yang sama berlaku untuk kapal robot yang dapat menurunkan muatannya atau dirancang untuk mengakomodasi muatan yang tidak resmi.

RT
melaporkan Selasa (1/8), China juga akan memberlakukan lisensi untuk mengekspor mesin berkinerja tinggi tertentu, kamera yang mampu mentransmisikan sinyal dari jarak lebih dari 50 km, stasiun kontrol yang dapat mengemudikan lebih dari sepuluh drone secara bersamaan, dan muatan anti-drone.

Kontrol juga berlaku untuk pengukur jarak laser, kamera inframerah, dan kamera sudut pandang dengan spesifikasi yang melebihi ambang batas tertentu.

Biasanya, pemerintah akan mengeluarkan larangan khusus ekspor drone sipil jika dimaksudkan untuk kegiatan teroris atau tujuan militer.

Seorang juru bicara Kementerian Perdagangan di Beijing menyatakan kontrol dilakukan sebagai bentuk komitmen Beijing untuk menjaga keamanan global dan stabilitas regional, dan menegaskan kembali penentangan pemerintah terhadap persenjataan pesawat sipil.

"Ekspansi moderat dari kontrol ekspor dimaksudkan untuk menunjukkan tanggung jawab China dalam hal ini," kata juru bicara tersebut.

Associated Press mengaitkan aturan baru itu dengan konflik antara Rusia dan Ukraina, di mana kedua belah pihak menggunakan drone sipil untuk pengintaian dan menjatuhkan bahan peledak kecil ke posisi musuh, menurut video garis depan yang dibagikan di media sosial.

Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Vitaly Deinega menjelaskan bahwa Kyiv tidak dapat secara resmi membeli apa pun yang berasal dari China agar tidak merusak hubungan dengan AS, dan bergantung pada perantara untuk memasok drone quadcopter. Ini juga sekaligus untuk menahan penyebaran produk China.

China telah menjauhkan diri dari konflik Ukraina, menyangkal memberikan senjata kepada kedua belah pihak, serta menolak klaim AS bahwa Beijing secara sembunyi-sembunyi mendukung Rusia.

Beijing juga telah menyalahkan "mentalitas Perang Dingin" Washington dan perluasan NATO di Eropa sebagai pemicu permusuhan sejak awal.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya