Berita

Seorang tenaga penjualan menampilkan kinerja penerbangan UAV Mavic Air 2 di sebuah toko di Kota Hangzhou/Net

Dunia

Kyiv Tidak Bisa Membeli Apa Pun yang Berasal dari China agar Tidak Merusak Hubungan dengan AS

SELASA, 01 AGUSTUS 2023 | 22:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah China memutuskan memperketat kontrol ekspor drone sipil dan komponen yang dapat digunakan untuk keperluan militer. Diduga, pembatasan dimaksudkan untuk mengekang penyebaran pesawat tak berawak di medan perang Ukraina.

Pengumuman ini dikeluarkan bersama oleh beberapa badan pemerintah pada Senin (31/7). Dua pemberitahuan terpisah merinci drone komersial dan muatan mana yang akan memerlukan lisensi ekspor yang berlaku mulai 1 September.

Peraturan terbaru berlaku untuk UAV yang dapat terbang di atas cakrawala operator, memiliki daya tahan minimal 30 menit, dan berat lepas landas lebih dari 7kg. Hal yang sama berlaku untuk kapal robot yang dapat menurunkan muatannya atau dirancang untuk mengakomodasi muatan yang tidak resmi.

RT
melaporkan Selasa (1/8), China juga akan memberlakukan lisensi untuk mengekspor mesin berkinerja tinggi tertentu, kamera yang mampu mentransmisikan sinyal dari jarak lebih dari 50 km, stasiun kontrol yang dapat mengemudikan lebih dari sepuluh drone secara bersamaan, dan muatan anti-drone.

Kontrol juga berlaku untuk pengukur jarak laser, kamera inframerah, dan kamera sudut pandang dengan spesifikasi yang melebihi ambang batas tertentu.

Biasanya, pemerintah akan mengeluarkan larangan khusus ekspor drone sipil jika dimaksudkan untuk kegiatan teroris atau tujuan militer.

Seorang juru bicara Kementerian Perdagangan di Beijing menyatakan kontrol dilakukan sebagai bentuk komitmen Beijing untuk menjaga keamanan global dan stabilitas regional, dan menegaskan kembali penentangan pemerintah terhadap persenjataan pesawat sipil.

"Ekspansi moderat dari kontrol ekspor dimaksudkan untuk menunjukkan tanggung jawab China dalam hal ini," kata juru bicara tersebut.

Associated Press mengaitkan aturan baru itu dengan konflik antara Rusia dan Ukraina, di mana kedua belah pihak menggunakan drone sipil untuk pengintaian dan menjatuhkan bahan peledak kecil ke posisi musuh, menurut video garis depan yang dibagikan di media sosial.

Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Vitaly Deinega menjelaskan bahwa Kyiv tidak dapat secara resmi membeli apa pun yang berasal dari China agar tidak merusak hubungan dengan AS, dan bergantung pada perantara untuk memasok drone quadcopter. Ini juga sekaligus untuk menahan penyebaran produk China.

China telah menjauhkan diri dari konflik Ukraina, menyangkal memberikan senjata kepada kedua belah pihak, serta menolak klaim AS bahwa Beijing secara sembunyi-sembunyi mendukung Rusia.

Beijing juga telah menyalahkan "mentalitas Perang Dingin" Washington dan perluasan NATO di Eropa sebagai pemicu permusuhan sejak awal.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya