Upaya evakuasi ribuan warga Prancis di Niger akan segera dilakukan menyusul ketidakstabilan yang terjadi setelah penggulingan Presiden terpilih, Mohamed Bazoum.
Hal itu diumumkan Kementerian Luar Negeri Prancis dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat The Star pada Selasa (1/8).
Prancis mengambil keputusan tersebut setelah para pendukung junta membakar bendera dan menyerang kedutaan Prancis di ibu kota Niger, Niamey, akhir pekan lalu.
"Evakuasi sedang dipersiapkan. Itu akan terjadi segera," ungkap pernyataan Kemlu.
Menurut situs web Kemlu Prancis, ada kurang dari 1.200 warga negara Prancis di Niger yang tercatat sepanjang tahun 2022.
Dalam wawancara dengan BFM TV pada Senin (31/7), Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna, menyangkal telah menembak kerumunan yang mencoba masuk ke dalam kedutaan mereka di Niger.
Penggulingan Presiden Mohamed Bazoum awal pekan lalu, merupakan pengambilalihan militer ketujuh dalam waktu kurang dari tiga tahun di negara-negara Afrika Barat dan Tengah.
Kondisi tersebut telah mengirimkan gelombang kejutan di seluruh wilayah. Dapat dilihat bahwa rakyat Niger kini terpecah dengan mereka yang mendukung sekutu Barat dan para pendukung junta yang pro Rusia.
Setelah junta mengambil alih, penduduk Niger yang pro militer, mendesak agar penguasa kolonial seperti Prancis pergi dan berhenti mencampuri urusan negara mereka.
Kudeta tersebut menimbulkan kekhawatiran akan keamanan wilayah Sahel. Blok regional ECOWAS menjatuhkan sanksi pada junta dan mendesak agar Presiden Bazoum dibebaskan dari tahanan rumah.
Sayangnya, pemimpin junta dari negara tetangga seperti Burkina Faso, Mali dan Guinea justru mendukung aksi kudeta di Niger.
