Berita

Walikota Bandung nonaktif, Yana Mulyana/Ist

Nusantara

Surat Pemberhentian Walikota Bandung Yana Mulyana Segera Dikirim ke Kemendagri

SABTU, 29 JULI 2023 | 04:33 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

DPRD Kota Bandung menyepakati pemberhentian jabatan Walikota Bandung periode 2018-2023. Surat pemberhentian akan segera disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPRD Kota Bandung, Salman Fausi usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (28/7).

"Yana Mulyana diberhentikan sebagai Walikota Bandung karena berakhir masa jabatannya pada 20 September 2023," ujar Salman dikutip Kantor Berita RMOLJabar.


Sebelumnya, Salman mengatakan, rencana pemberhentian jabatan Yana Mulyana sebagai Walikota Bandung juga telah dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Kita juga sudah bahas di Bamus. Lalu kita umumkan di rapat paripurna hari ini," ujar Salman.

Sementara Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan memastikan, pengumuman pemberhentian jabatan Walikota Bandung periode 2018-2023 dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada.

"Sesuai dengan ketentuannya, pimpinan DPRD akan menyampaikan surat pemberhentian (Yana Mulyana) ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jabar," ujar Tedy.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya