Berita

Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono/RMOL

Politik

Tidak Terima Silon Dibatasi, Bawaslu Ngotot Adukan KPU ke DKPP

JUMAT, 28 JULI 2023 | 20:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dipilih Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebagai sikap tegas kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membatasi akses sistem informasi pencalonan (Silon).

"Ya nanti akan lapor ke DKPP, untuk meminta akses ke sesama penyelenggara. Yang paling mungkin itu (dilakukan)," ujar anggota Bawaslu RI Totok Hariyono, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (28/7).

Dia bahkan memaparkan sejumlah hal yang mendasari pelaporan Bawaslu ke DKPP, yakni karena alasan KPU membatasi Silon adalah perlindungan data pribadi.


"Dalam surat balasannya (KPU terhadap Bawaslu yang mengirim surat pembukaan akses Silon) memang (karena alasan) identitas diri merupakan kerahasiaan data," sambungnya.

Oleh karena itu, Totok memastikan Bawaslu bersikukuh melaporkan KPU ke DKPP agar akses Silon bisa diperoleh, dan kerja pengawasan tahap pencalonan anggota legislatif semakin efektif.

"Makanya nanti diuji, keprofesionalan dia (KPU), akuntabilitas dia, keterbukaan dia, kepastian hukum dia. Kita uji di DKPP," katanya.

"Kalau aku sih melihatnya seperti itu, biarkan lembaga pemutus, karena dia yang paling bisa menilai pelanggaran etik atau tidak," tambah Totok menyatakan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya