Berita

Anggota Komisi XI DPR RI, Masinton Pasaribu/RMOL

Politik

Masinton Pasaribu: Ada Hoax Soal Ekonomi dan Investasi, Negara Harus Jujur

JUMAT, 28 JULI 2023 | 11:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta untuk jujur dan transparan dalam menyampaikan data perihal ekonomi dan investasi di Indonesia kepada masyarakat.

Menurut anggota Komisi XI DPR RI, Masinton Pasaribu, negara tidak boleh abai terhadap hal apapun termasuk soal data ekonomi negara.

"Menurut saya, negara itu jangan abai. Karena ada hoax di bidang ekonomi juga hoax di bidang investasi," tegas Masinton di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (28/7).


Masinton menilai saat ini hoax tidak seperti pada abad ke-18. Di mana hoax muncul untuk membangun cerita lucu, yang disebut hoaxus. Hoax saat ini justru mengandung berita bohong yang membahayakan individu atau kelompok tertentu.

"Itu bagian dari penyebaran informasi bohong dan itu direproduksi individu-individu, terkadang sistematis sekali dalam pola penyebarannya. Bahkan ada tim siber-nya untuk menyebarkan itu," tuturnya.

Legislator PDI Perjuangan ini pun meminta pemerintah segera mengambil sikap tegas ihwal penyebaran berita bohong yang ada di tengah masyarakat.

"Tentu ini menjadi peran negara yang memiliki instrumennya. Melalui Kominfo tentu, kan bisa langsung (dicegah) agar berita bohong tadi tidak menyebar. Kalau ada unsur pelanggaran hukum di sana, perbuatan melawan hukum ada unsur pidananya, itu (wewenang) kepolisian," tutupnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya