Berita

Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni/Net

Politik

Punya Sarana Prasarana Lengkap, Alasan KPU Kabupaten Bogor Terpilih Gelar Simulasi Logistik Pemilu 2024

JUMAT, 28 JULI 2023 | 07:30 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kehadiran Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, yang menyaksikan langsung simulasi logistik di kantor KPU Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Jawa Barat, menjadi penambah motivasi jajaran KPUD setempat.

Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni bersama jajarannya mengaku siap menghadapi tantangan Pemilu dengan maksimal.

"Kami senang dikunjungi Ketua KPU RI. Ini jadi motivasi kami untuk menatap pemilu dan kami pun siap menghadapi pemilu nanti," kata Ummi kepada wartawan seusai mendampingi Ketua KPU RI, Kamis (27/7).


Ia juga menjelaskan, dijadikannya KPU Kabupaten Bogor sebagai tempat simulasi logistik oleh KPU RI mulai dari bongkar muat, sortir, lipat kertas surat suara, hingga pengepakan surat suara dan formulir karena secara sarana prasarana sudah lengkap.

"Sarana prasarana KPU Bogor dinilai sudah lengkap, karena sudah tersedia gudang KPU yang baru selesai direnovasi tahun 2022 lalu oleh Pemkab Bogor. Kemudian, proses pengadaan dan pelaksanaan renovasi itu diserahkan sepenuhnya kepada Pemkab Bogor, KPU sebagai pengguna," paparnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Selain itu, lanjut Ummi, alasan lainnya adalah karena jumlah TPS untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor ada 15.228 dengan jumlah pemilih 3.889.441 orang, yang membuat pemilih di Bogor menjadi yang terbesar tingkat kabupaten di seluruh Indonesia.

"Dengan jumlah TPS dan pemilih sepadat itu membuat kami mawas diri untuk mengantisipasi berbagai kendala selama tahapan pemilu. Salah satu antisipasinya adalah dengan menentukan titik koordinat lokasi TPS di 15.228 lokasi. Ini jelas akan sangat membantu distribusi logistik pemilu karena sudah terekam datanya," jelas Ummi.

Ia menambahkan, pada pelaksanaan Pemilu 2019, KPU Bogor dengan sejumlah tantangan dan kendala yang ada, tetap bisa melaksanakan tahapan pemilu dengan kondusif bersama lembaga pendukung lainnya seperti pengamanan TNI Polri untuk pengamanan.

"Namun tentunya kendala pasti ada yang kemudian dapat diselesaikan dan secara umum Pemilu 2019 di Bogor berjalan kondusif," katanya.

Bahkan, KPU Bogor juga telah memiliki buku panduan manajemen pengelolaan logistik pemilu yang diterbitkan pada 2021.

"Dengan pertimbangan-pertimbangan ini maka KPU Bogor yang kemudian didaulat menjadi simulasi pengelolaan logistik Pemilu 2024," pungkasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya