Berita

Simulasi bongkar muat, sortir, lipat, dan pengepakan logistik Pemilu 2024, di KPU, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7)/RMOL

Politik

KPU Kalkulasi Gaji Petugas Sortir Logistik Pemilu 2024

JUMAT, 28 JULI 2023 | 01:51 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ketersediaan anggaran menggaji petugas sortir logistik Pemilu Serentak 2024 tengah dikalkulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, jumlah perlengkapan gelaran pesta demokrasi nanti cukup banyak.

Ketua KPU RI Hasyim Asyari menjelaskan, kebutuhan sumber daya manusia (SDM) penyortir logistik Pemilu diperlukan karena pada hari pencoblosan akan digunakan masyarakat dan petugas, sehingga harus dipastikan dalam kondisi baik.

"Sortir itu kan apakah kualitas surat suaranya bagus atau tidak, formulirnya (untuk menghitung dan merekap suara pemilih) bagus atau tidak," ujar Hasyim usai mengikuti Acara Simulasi distribusi Logistik Pemilu, di Kantor KPU Kabupaten Bogor, Cibinong, Kamis (27/7).


Dia mengatakan, dalam proses sortir logistik Pemilu oleh petugas akan dilakukan pergantian jika ditemukan yang rusak.

"Harus disortir dan kemudian diganti dengan yang lebih baik. Dan surat suara yang tidak digunakan bagaimana cara memusnahkannya," ucap dia.

Sebagai contoh, anggota KPU RI dua periode itu menyebutkan bahwa jumlah kebutuhan surat suara di Kabupaten Bogor, dan dikaitkan pada kebutuhan SDM penyortir yang dibutuhkan.

"Seperti di Bogor ini, (ada) 3,8 juta pemilih. Kalau untuk 5 jenis Pemilu kan berarti tinggal dikalikan 5 (sama dengan 19 juta surat suara dibutuhkan)," urainya.

Dengan begitu, Hasyim memastikan kesiapan KPU menyediakan jumlah SDM dan anggaran yang diperlukan untuk mereka.

"Dengan kerja sehari 24 jam, dan kemudian harus ada orang yang melipat dan menyortir, kira-kira kalau satu orang kerjanya per 8 jam kan harus dibuat 3 shift," katanya.

"Tiga shift itu kira-kira butuh berapa hari? Honornya itu kepantasannya berapa? Ini kan harus dihitung semua," demikian Hasyim menambahkan.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya