Berita

Simulasi bongkar muat, sortir, lipat, dan pengepakan logistik Pemilu 2024, di KPU, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7)/RMOL

Politik

KPU Kalkulasi Gaji Petugas Sortir Logistik Pemilu 2024

JUMAT, 28 JULI 2023 | 01:51 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ketersediaan anggaran menggaji petugas sortir logistik Pemilu Serentak 2024 tengah dikalkulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, jumlah perlengkapan gelaran pesta demokrasi nanti cukup banyak.

Ketua KPU RI Hasyim Asyari menjelaskan, kebutuhan sumber daya manusia (SDM) penyortir logistik Pemilu diperlukan karena pada hari pencoblosan akan digunakan masyarakat dan petugas, sehingga harus dipastikan dalam kondisi baik.

"Sortir itu kan apakah kualitas surat suaranya bagus atau tidak, formulirnya (untuk menghitung dan merekap suara pemilih) bagus atau tidak," ujar Hasyim usai mengikuti Acara Simulasi distribusi Logistik Pemilu, di Kantor KPU Kabupaten Bogor, Cibinong, Kamis (27/7).


Dia mengatakan, dalam proses sortir logistik Pemilu oleh petugas akan dilakukan pergantian jika ditemukan yang rusak.

"Harus disortir dan kemudian diganti dengan yang lebih baik. Dan surat suara yang tidak digunakan bagaimana cara memusnahkannya," ucap dia.

Sebagai contoh, anggota KPU RI dua periode itu menyebutkan bahwa jumlah kebutuhan surat suara di Kabupaten Bogor, dan dikaitkan pada kebutuhan SDM penyortir yang dibutuhkan.

"Seperti di Bogor ini, (ada) 3,8 juta pemilih. Kalau untuk 5 jenis Pemilu kan berarti tinggal dikalikan 5 (sama dengan 19 juta surat suara dibutuhkan)," urainya.

Dengan begitu, Hasyim memastikan kesiapan KPU menyediakan jumlah SDM dan anggaran yang diperlukan untuk mereka.

"Dengan kerja sehari 24 jam, dan kemudian harus ada orang yang melipat dan menyortir, kira-kira kalau satu orang kerjanya per 8 jam kan harus dibuat 3 shift," katanya.

"Tiga shift itu kira-kira butuh berapa hari? Honornya itu kepantasannya berapa? Ini kan harus dihitung semua," demikian Hasyim menambahkan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya