Berita

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana/Ist

Politik

Denny Indrayana: Jokowi Penanggung Jawab Pencopetan Partai Golkar

RABU, 26 JULI 2023 | 23:40 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Gonjang-ganjing yang tengah dialami internal Partai Golkar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Presiden Joko Widodo. Instrumen hukum menjadi alat untuk mengambil alih partai beringin melalui kaki tangan Jokowi.

“Hukum hanya diperalat, untuk syahwat kuasa! Ini yang sebenarnya: 'Kampungan!' Lagi, hukum hanya dipermainkan. Saya tidak ragu menegaskan yang paling bertanggung jawab adalah: Presiden Jokowi,” tegas pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, dalam akun Twitter pribadinya, @dennyindrayana, yang dikutip Redaksi, Rabu (26/7).

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mengaku mendapatkan informasi langsung dari petinggi partai beringin ihwal pemeriksaan ketum Airlangga Hartarto di Kejaksaan Agung, Senin (24/7).

“Seorang petinggi 'Partai Beringin' membalas pesan WA (Whatsapp) saya: 'Ini sih Drakor (Drama Korea), Den. PG (Partai Golkar) juga mau dicopet, lebih mudah nyopet PG dibanding Demokrat. Ada LBP dan Bahlul orang dalamnya',” tutur Denny.

Atas dasar itu, Denny mensinyalir upaya pencopetan Partai Golkar melalui berbagai cara dilakukan langsung oleh penguasa menjelang Pemilu 2024. Di mana presiden faktanya merupakan pimpinan koalisi partai pemerintahan, baik di eksekutif maupun di legislatif (parlemen).

“Kenapa lagi-lagi harus Presiden? Karena mandat bahwa iklim politik, hukum, Pemilu 2024 harus dilaksanakan secara jujur dan adil, adalah salah satu tanggung jawab utama Presiden Jokowi,” tegasnya.

“Maka, bohong besar jika Presiden Jokowi tidak tahu-menahu dan tidak ikut campur soal kasus hukum. Jaksa Agung sebelum memeriksa Menko ataupun Menteri, pasti— saya katakan pasti —berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Demikian juga KPK. Baik Kejaksaan, Kepolisian, KPK, sekarang semua berada di bawah kendali politik Presiden Jokowi,” demikian Denny.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya