Berita

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky/Net

Dunia

Kecam Perpanjangan Larangan Impor UE pada Biji-bijian Ukraina, Zelensky: Itu Bukan Sikap Eropa

RABU, 26 JULI 2023 | 10:23 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rencana negara-negara Eropa Timur untuk mempertahankan larangan impor biji-bijian dari Ukraina mendapat kecaman dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Larangan impor sendiri diberlakukan oleh Komisi Eropa pada Mei 2023 di bawah tekanan dari Polandia, Hongaria, Slovakia, Rumania, dan Bulgaria, yang berusaha melindungi petani lokal dari persaingan Ukraina.

Dalam pidato video, Zelensky mendesak Brussel untuk membiarkan pembatasan berakhir pada 15 September 2023.


"Perpanjangan tindakan apa pun akan tidak dapat diterima, dan ini jelas tidak Eropa,” kata Zelensky, seperti dikutip dari RT, Selasa (25/7).

"(karena) UE mampu bertindak lebih rasional daripada menutup perbatasan ini. Kyiv menginginkan solusi yang sesuai dengan semangat Eropa kita,” tambahnya.

Meskipun Ukraina bukan bagian dari UE, ia mengklaim berbagi nilai-nilai blok tersebut.

Pernyataan Zelensky datang setelah pertemuan pemerintah tentang perdagangan pertanian.

Uni Eropa awalnya mengangkat tarif dan kuota untuk ekspor Ukraina dalam upaya untuk mendukung negara dalam konflik bersenjata dengan Rusia. Namun, bahan makanan yang lebih murah yang membanjiri pasar umum blok tersebut membuat harga jatuh dan menyebabkan protes massal dari para petani di Eropa Timur.

Polandia, Hongaria, Slovakia, Rumania, dan Bulgaria sudah memberlakukan pembatasan sepihak sebelum Brussel akhirnya mengabulkan tuntutan mereka untuk pelarangan.

Kampanye untuk mempertahankan pembatasan di luar tenggat waktu dipicu oleh runtuhnya Prakarsa Laut Hitam awal bulan ini, sebuah skema yang memungkinkan Kyiv mengekspor biji-bijiannya dengan kapal komersial.

Rusia menarik diri dari pengaturan tersebut setahun setelah penandatanganannya, mengklaim bahwa kesepakatan tersebut telah gagal memenuhi alasan kemanusiaannya.

Pejabat Rusia juga mencatat bahwa sanksi ekonomi terhadap ekspor makanan dan pupuk Rusia tidak dicabut, bertentangan dengan apa yang telah dijanjikan oleh PBB, salah satu mediator kesepakatan kepada Moskow.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya