Ketua DPTD PKS Lampura, M. Nuzul Setiawan/Ist
Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada November 2024 mendatang, Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung Utara masih "wait and see". Pasalnya, PKS Lampura masih melihat sejauh mana potensi kader yang akan dimajukan.
“Kita masih komunikasi terus dengan internal dan eksternal, mengingat PKS merupakan partai yang terbuka,” ujar Ketua DPTD PKS Lampura, M. Nuzul Setiawan, dikutip Kantor Berita RMOLLampung, Senin (24/7).
Menurutnya, PKS Lampura sedang fokus pada pencalonan anggota legislatif yang akan bertarung dalam Pileg yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
”Jadi hasil Pileg ini nanti akan menjadi pertimbangan untuk pelaksanaan Pilkada. Kalau PKS berhasil meraih kursi tinggi dan mempu mengusung kader sendiri, kenapa tidak kita usulkan,” kata Nuzul seraya menyebut bahwa pada Pileg 2019 berhasil menempatkan 5 orang kader terbaiknya dengan peringkat kelima jumlah perolehan suara di Lampura.
“Kita harus tingkatkan, agar PKS di Lampura menjadi pemenang Pemilu 2024 dan mampu mengusung calon sendiri,” pungkasnya.
Sebelumnya, pada Sabtu (22/7), Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) DPW PKS Lampung menggelar rapat konsolidasi dengan melibatkan BP3 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung di Aula DPTW PKS Lampung.
Konsolidasi tersebut kemudian menghasilkan rekomendasi mengusulkan anggota internal PKS sebagai calon kepala daerah (Cakada). Hasil pembahasan pleno memunculkan 5 kabupaten/kota yang berpotensi mengusung anggota internal potensial.
Yaitu Ade Utami Ibnu sebagai bakal calon Walikota Bandarlampung, Antoni Imam bacalon Bupati Lampung Selatan, Tati bacalon Bupati Pesawaran, Ahmad Khusaini bacalon Walikota Metro, dan Zunianto bacalon Bupati Pringsewu.
Aep Saripudin Ketua BP3 DPW PKS Lampung mengatakan, kegiatan konsolidasi selain sebagai upaya pemenangan Pemilu 2024 juga sebagai sarana memunculkan nama-nama potensial dari internal PKS sebagai cakada.
“Alhamdulillah kita bisa lebih awal mengusulkan nama Cakada paling tidak di lima kabupaten/kota. Kita berharap DPP dapat segera mengeluarkan surat rekomendasi sebelum Pileg 2024 agar punya efek elektoral. Mudah-mudahan kabupaten/kota lainnya menyusul. Kami juga membuka peluang para tokoh diluar anggota PKS yang berminat maju sebagai cakada, dapat berkomunikasi dengan kami,” katanya.
