Pemilu Kamboja Dinilai Tidak Demokratis, AS Setop Aliran Bantuan

Tak terima dengan hasil pemilihan umum Kamboja yang dinilai tidak demokratis, otoritas Amerika Serikat memutuskan untuk menghentikan bantuan dan membatasi visa bagi individu yang diduga mencurangi pemilu.

Menurut jurubicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller, Washington merasa terganggu dengan pemilu Kamboja yang berlangsung pada Minggu (23/7).

"Partai Rakyat Kamboja (CCP) yang dipimpin Perdana Menteri Hun Sen tidak menghadapi lawan yang layak selama pemilu berlangsung. Ini jelas tidak bebas dan tidak adil," tegas Miller, seperti dimuat Daily Maverick.

Sebagai tanggapan, kata Miller, AS menempuh beberapa langkah untuk menekan agar pemerintah Kamboja memperbaiki sistem demokrasi yang kacau di negara itu.

"Kami akan memberlakukan pembatasan visa pada individu yang merusak demokrasi di Kamboja dan menghentikan program bantuan asing tertentu,” tambahnya.

Miller juga menyoroti kecurangan yang dilakukan oleh CCP menjelang pemilu. Itu termasuk sejumlah ancaman dan pelecehan terhadap oposisi politik, media dan masyarakat sipil.

"Kami meminta Kamboja segera memulihkan demokrasi, mengakhiri persidangan bermotif politik, dan mengizinkan para kritikus dan media independen beroperasi," tegas Miller.

Jurubicara CPP, Sok Eysan mengklaim kemenangan telak dalam pemilu yang digelar pada Minggu (23/7).

Berdasarkan perhitungannya sendiri, Eysan mengatakan partainya telah memenangkan sekitar 78-80 persen suara.

Pemilu Kamboja tahun ini mendapat banyak kritik karena tidak adanya lawan oposisi yang cukup mendominasi.

Dalam pemilu terbaru, partai CPP hanya bersaing melawan 17 partai kecil yang dianggap tak jelas dan tak punya daya tawar.

CCP kemungkinan akan mempertahankan semua kursi di majelis rendah. Dengan demikian, mereka bisa memperpanjang kekuasaan dan membuka jalan bagi penerus Hun Sen, yakni putra sulungnya, Hun Manet.