Berita

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia/Net

Politik

Ketua DPP Golkar: Bahlil Berupaya Mendelegitimasi Keputusan Munas demi Kepentingan Pribadi

SENIN, 24 JULI 2023 | 17:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, yang ingin menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Airlangga Hartarto dinilai karena upayanya mendorong capres tertentu menemui kegagalan.

Pasalnya, Bahlil ingin menunjukkan kepada masyarakat kalau dirinya seolah lebih baik dari Ketua Umum Airlangga Hartarto. Namun, kader Golkar di seluruh Indonesia semakin solid menginginkan Airlangga sebagai penerima mandat Munas untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.

“Ada upaya mendelegitimasi keputusan Munas Golkar demi kepentingan pribadi (Bahlil) dan kelompoknya,” kata Ketua DPP Partai Golkar, Lamhot Sinaga, dalam keterangannya, Senin (25/7).


Atas dasar itu, Lamhot menilai pernyataan Bahlil tersebut erat kaitannya dengan keinginan dia mendukung capres tertentu namun tak dikehendaki partai.

“Bahlil sepertinya ingin membawa kapal besar Golkar mendukung capres tertentu, sementara arus di Golkar mendorong membentuk koalisi sendiri atau berkoalisi dengan partai yang memposisikan Airlangga sebagai penerima mandat Munas untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024,” tandasnya.

Sebelumnya, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia telah menyatakan keinginan mereka untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Setelah Luhut, Bahlil mengikuti langkah Luhut untuk menjadi calon pengganti Airlangga Hartarto yang saat ini tengah diguncang oleh isu Munaslub.

"Sebagai kader Golkar ketika melihat partainya dalam kondisi yang membutuhkan uluran tangan kader yang merasa bertanggung jawab saya yakin semua siap tapi melalui mekanisme yang jelas sesuai aturan main organisasi," ujar Bahlil dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin media di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7).

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya