Berita

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia/Net

Politik

Ketua DPP Golkar: Bahlil Berupaya Mendelegitimasi Keputusan Munas demi Kepentingan Pribadi

SENIN, 24 JULI 2023 | 17:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, yang ingin menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Airlangga Hartarto dinilai karena upayanya mendorong capres tertentu menemui kegagalan.

Pasalnya, Bahlil ingin menunjukkan kepada masyarakat kalau dirinya seolah lebih baik dari Ketua Umum Airlangga Hartarto. Namun, kader Golkar di seluruh Indonesia semakin solid menginginkan Airlangga sebagai penerima mandat Munas untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.

“Ada upaya mendelegitimasi keputusan Munas Golkar demi kepentingan pribadi (Bahlil) dan kelompoknya,” kata Ketua DPP Partai Golkar, Lamhot Sinaga, dalam keterangannya, Senin (25/7).


Atas dasar itu, Lamhot menilai pernyataan Bahlil tersebut erat kaitannya dengan keinginan dia mendukung capres tertentu namun tak dikehendaki partai.

“Bahlil sepertinya ingin membawa kapal besar Golkar mendukung capres tertentu, sementara arus di Golkar mendorong membentuk koalisi sendiri atau berkoalisi dengan partai yang memposisikan Airlangga sebagai penerima mandat Munas untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024,” tandasnya.

Sebelumnya, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia telah menyatakan keinginan mereka untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Setelah Luhut, Bahlil mengikuti langkah Luhut untuk menjadi calon pengganti Airlangga Hartarto yang saat ini tengah diguncang oleh isu Munaslub.

"Sebagai kader Golkar ketika melihat partainya dalam kondisi yang membutuhkan uluran tangan kader yang merasa bertanggung jawab saya yakin semua siap tapi melalui mekanisme yang jelas sesuai aturan main organisasi," ujar Bahlil dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin media di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya