Berita

Dr Muhammad Najib/Ist

Politik

Dubes Najib: Hati-hati Menyikapi Ketegangan Laut China Selatan

SABTU, 22 JULI 2023 | 17:11 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sebagai negara berkembang, Indonesia harus hati-hati menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi dunia yang sedang dan akan dihadapi, terutama terkait ketegangan di Laut China Selatan.

Demikian disampaikan Duta Besar RI di Madrid, Dr Muhammad Najib, dalam pernyataannya di kanal YouTube Wisma Duta RI di Madrid, bertajuk “Indonesia akan Menjadi Negara Hebat, Jika…” dikutip Sabtu (22/7).

“Di wilayah ini sebaiknya kita serius hati-hati dan cermat dalam bersikap,” pesannya.


Najib menyoroti persaingan dan rivalitas antara Tiongkok, Amerika, dan sekutunya di Laut Cina Selatan, dan mengingatkan Indonesia agar mempertimbangkan langkah-langkah dengan matang, agar tidak terjadi kesalahan.

Menurutnya, kesalahan menangani isu itu dapat berdampak tidak hanya pada persoalan ekonomi, seperti sumber gas, minyak, dan hasil laut yang melimpah di Laut Cina Selatan, tetapi juga mengakibatkan klaim berlebihan atas wilayah politik yang berujung pada tindakan militer.

Atas dasar itu, Najib menyarankan Indonesia mengambil pendekatan preventif menghadapi persoalan Laut China Selatan.

“Bagi saya, tindakan preventif jauh lebih bagus,” kata dia.

Sebelumnya, ASEAN dan China telah menyepakati panduan untuk mempercepat perundingan Code of Conduct (CoC) atau Kode Etik di Laut China Selatan.

Guidelines for Accelerating the Early Conclusion of an Effective and Substantive CoC" disepakati selama pertemuan para Menlu ASEAN dengan Direktur Urusan Luar Negeri Komite Pusat Partai Komunis China, Wang Yi, di Jakarta, pada Kamis (13/7). Pertemuan dipimpin Menlu RI, Retno Marsudi dan Wang Yi.

Menurut Retno, disepakatinya panduan untuk mempercepat perundingan negosiasi CoC merupakan sejarah penting bagi kedua belah pihak, setelah 20 tahun aksesi Beijing atas Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC).

“Capaian itu harus terus membangun momentum positif untuk mempererat kemitraan yang memajukan paradigma inklusivitas dan keterbukaan, menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982, dan mendorong kebiasaan dialog dan kolaborasi,” pungkas Retno.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Konversi LPG Ke CNG Jangan Sampai Jadi "Luka Baru" Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:11

Apa Itu Love Scamming? Waspada Ciri-Cirinya

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:04

Rano Karno Ingin JIS Sekelas San Siro

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Geram Devisa Hasil Ekspor Sawit-Batu Bara Tak Disimpan di Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:42

KPK Didesak Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi DJKA

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:38

Ini Strategi OJK Jaga Bursa usai 18 Saham RI Dicoret MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:35

Cot Girek dan Ujian Menjaga Kepastian Hukum

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:27

Prabowo Bakal Renovasi 5 Ribu Puskesmas dari Duit Sitaan Satgas PKH

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:25

Prabowo Siapkan Satgas Deregulasi demi Pangkas Keruwetan Izin Usaha

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:11

Kementerian PU Bangun Akses Tol, Maksimalkan Konektivitas Kota Salatiga

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:02

Selengkapnya