Berita

Dr Muhammad Najib/Ist

Politik

Dubes Najib: Hati-hati Menyikapi Ketegangan Laut China Selatan

SABTU, 22 JULI 2023 | 17:11 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sebagai negara berkembang, Indonesia harus hati-hati menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi dunia yang sedang dan akan dihadapi, terutama terkait ketegangan di Laut China Selatan.

Demikian disampaikan Duta Besar RI di Madrid, Dr Muhammad Najib, dalam pernyataannya di kanal YouTube Wisma Duta RI di Madrid, bertajuk “Indonesia akan Menjadi Negara Hebat, Jika…” dikutip Sabtu (22/7).

“Di wilayah ini sebaiknya kita serius hati-hati dan cermat dalam bersikap,” pesannya.


Najib menyoroti persaingan dan rivalitas antara Tiongkok, Amerika, dan sekutunya di Laut Cina Selatan, dan mengingatkan Indonesia agar mempertimbangkan langkah-langkah dengan matang, agar tidak terjadi kesalahan.

Menurutnya, kesalahan menangani isu itu dapat berdampak tidak hanya pada persoalan ekonomi, seperti sumber gas, minyak, dan hasil laut yang melimpah di Laut Cina Selatan, tetapi juga mengakibatkan klaim berlebihan atas wilayah politik yang berujung pada tindakan militer.

Atas dasar itu, Najib menyarankan Indonesia mengambil pendekatan preventif menghadapi persoalan Laut China Selatan.

“Bagi saya, tindakan preventif jauh lebih bagus,” kata dia.

Sebelumnya, ASEAN dan China telah menyepakati panduan untuk mempercepat perundingan Code of Conduct (CoC) atau Kode Etik di Laut China Selatan.

Guidelines for Accelerating the Early Conclusion of an Effective and Substantive CoC" disepakati selama pertemuan para Menlu ASEAN dengan Direktur Urusan Luar Negeri Komite Pusat Partai Komunis China, Wang Yi, di Jakarta, pada Kamis (13/7). Pertemuan dipimpin Menlu RI, Retno Marsudi dan Wang Yi.

Menurut Retno, disepakatinya panduan untuk mempercepat perundingan negosiasi CoC merupakan sejarah penting bagi kedua belah pihak, setelah 20 tahun aksesi Beijing atas Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC).

“Capaian itu harus terus membangun momentum positif untuk mempererat kemitraan yang memajukan paradigma inklusivitas dan keterbukaan, menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982, dan mendorong kebiasaan dialog dan kolaborasi,” pungkas Retno.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya