Berita

Sejumlag tokoh melayangkan petisi pemakzulan Presiden Joko Widodo kepada DPD RI, Kamis (20/7)/Ist

Politik

Pengamat: DPR Harus Serius Tanggapi Petisi Pemakzulan Jokowi

SABTU, 22 JULI 2023 | 10:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Desakan pemakzulan Presiden Joko Widodo dari para tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 merupakan hal serius dan perlu didengar MPR RI dan DPR RI.

“DPR perlu tanggapi secara serius terkait petisi pemakzulan presiden, karena yang dibawa tentu isu sangat serius,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (22/7).

DPR dan MPR RI perlu mempelajari petisi yang dibawa para tokoh dan aktivis senior itu. Jika alasan pemakzulan cukup kuat, maka perlu digelar sidang istimewa.


“Persoalan menyetujui atau tidak terkait pemakzulan, biar saja persidangan yang menentukan. Setidaknya DPR telah berupaya menjalankan fungsinya yang orientasi dasarnya adalah kepentingan publik,” pungkasnya.

Seratus tokoh nasional dan daerah yang tergabung dalam Penegak Daulat Rakyat menyerahkan Petisi 100 ke MPR RI pada Kamis (20/7).

Petisi yang ditandatangani oleh para ulama, cendekiawan, purnawirawan, dan emak-emak itu berisi desakan kepada MPR dan DPR untuk memakzulkan Presiden Jokowi.

Selain itu, Penegak Daulat Rakyat juga mengajak seluruh elemen bangsa berjuang secara konstitusional memulihkan kembali asas kedaulatan rakyat yang telah terampas oleh oligarki.

Perwakilan Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat, Rizal Fadillah mengungkapkan, dasar hukum desakan memakzulkan Presiden Jokowi serta ajakan perjuangan konstitusional untuk memulihkan kedaulatan rakyat sangat jelas diatur dalam Ketetapan MPR.

“Adalah Ketetapan MPR No VI/MPR/2023 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur soal mundur dan pemakzulan presiden,” kata Rizal dalam keterangannya, Kamis (20/7).

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya