Sekelompok cendekiawan Islam di Bangladesh, yang dikenal dengan sebutan Alems, telah menyuarakan kecaman mereka terhadap tindakan penganiayaan yang dialami oleh Muslim Uighur di provinsi Xinjiang, China.
Dalam sebuah protes yang diadakan di Cox's Bazar pada tanggal 14 Juli lalu, para Alems menuntut dihentikannya tindakan kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap Muslim Uighur.
Mengutip laporan dari The Asian Age, protes ini dihadiri oleh para cendekiawan Islam ternama yang tergabung dalam kelompok 'Alem Muktijoddha Projonmo Sangsad', yang memprotes kekejaman yang kerap dilakukan pemerintah China.
"Pemerintah China telah melakukan penindasan terhadap lebih dari 2 juta Muslim dengan menahan mereka di kamp-kamp penahanan selama bertahun-tahun. China juga telah membantu pasukan pendudukan Pakistan selama Perang Pembebasan 1971," kata para pembicara, seperti dikutip
Dailyhunt, Jumat (21/7).
Dalam diskusi tersebut, Alems mengungkapkan keprihatinan bahwa upaya pembela hak asasi manusia, jurnalis, dan pejabat PBB untuk mengakses provinsi Xinjiang telah dihalang-halangi oleh pemerintah China untuk memungkinkan serangkaian tindakan jahat dilakukan tanpa pengawasan.
Sejumlah nama penting dalam kelompok cendekiawan Islam tersebut, di antaranya ialah Mufti Osman Chowdhury sebagai presiden pusat Alem Muktijoddha Projonmo Sangsad, yang turut menyuarakan tuntutan agar pemerintah China menghentikan tindakan represifnya terhadap Muslim Uighur.
Mereka juga mendesak PBB, Uni Eropa, dan para pemimpin global lainnya untuk memberlakukan sanksi yang lebih keras terhadap China guna mengakhiri situasi mencekam tersebut.
Perwakilan dari kelompok Alems lebih lanjut menekankan bahwa tindakan penindasan terhadap Muslim Uighur oleh pemerintah China saat ini telah mencapai skala yang sangat mengkhawatirkan. Para tahanan yang ditahan di kamp-kamp interniran di Xinjiang dilaporkan mengalami berbagai bentuk penganiayaan, termasuk penyiksaan, pemerkosaan, dan kerja paksa.
Dalam konteks ini, Beijing di bawah kepemimpinan Xi Jinping telah ditegaskan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perluasan tindakan represifnya terhadap komunitas Uighur dalam beberapa tahun terakhir ini, termasuk kebebasan berbicara, berekspresi, dan beragama komunitas itu yang terus dibatasi oleh pemerintah China, yang sangat memprihatinkan.
