Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Cegah Pemadaman Listrik Selama Musim Panas, AS Izinkan Irak Untuk Bayar Listrik ke Iran

RABU, 19 JULI 2023 | 14:23 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Amerika Serikat (AS) telah memberikan izin kepada Irak untuk membayar tagihan listriknya kepada Iran melalui bank-bank non-Irak.

Keputusan ini diambil sebagai langkah untuk mengatasi krisis listrik yang sedang melanda Irak selama musim panas, mengingat negara itu sangat bergantung pada pasokan listrik dari Iran.

Pada Selasa (18/7), Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, telah menandatangani pengabaian keamanan nasional selama 120 hari, yang memungkinkan Irak untuk menyetor pembayaran melalui bank-bank non-Irak di negara ketiga, bukan melalui rekening yang dibatasi di negara itu.


Dalam pengaturan sebelumnya, Irak harus menyetor pembayaran melalui rekening bank di Irak, namun langkah itu sering kali membatasi akses Iran terhadap dana tersebut. Kini, melalui pihak ketiga, Irak dapat melakukan kembali pembayarannya meski dana mereka masih tetap dibatasi hanya untuk pengeluaran barang-barang kemanusiaan, dan tetap memerlukan izin AS bagi Iran untuk dapat mengaksesnya.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Iran telah menekan Irak agar mendapatkan izin AS untuk menggunakan dana tersebut dengan mengancam akan memotong pasokan gas alamnya ke negara tersebut, yang berakibat pada pemadaman listrik yang tidak disukai oleh masyarakat.

Langkah terbaru ini memungkinkan Irak untuk membayar melalui bank-bank di luar negeri, dengan harapan dapat mengurangi tekanan yang diberikan Teheran kepada Baghdad.

"Kami berkomitmen untuk membantu rakyat Irak yang terus-menerus berhadapan dengan tekanan dari Iran dalam mengakses dana tersebut," kata seorang pejabat AS, seperti dikutip Reuters, Rabu (19/7).

Ketegangan antara Washington dan Teheran telah meningkat sejak AS menarik diri dari kesepakatan nuklir pada 2018 dan kembali memberlakukan sanksi ekonomi yang meluas. Ketidakpastian mengenai masa depan perjanjian tersebut telah meningkat setelah kegagalan Presiden AS saat ini, Joe Biden, untuk menghidupkan kembali kesepakatan tersebut.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

UPDATE

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

Lima Destinasi Wisata di Bogor Bisa Jadi Alternatif Nikmati Libur Lebaran

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:02

Program Mudik Gratis Presisi 2026 Cermin Nyata Transformasi Polri

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:51

Negara-negara Teluk Alergi Iran

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:37

Jika Rakyat Tak Marah, Roy Suryo Cs sudah Lama Ditahan

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:13

Gegara Yaqut, KPK Tak Tahan Digempur +62 Siang Malam

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:23

Waspada Kemarau Panjang Landa Jawa Barat

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:15

KPK Ikut Ganggu Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:01

Elektrifikasi Total

Rabu, 25 Maret 2026 | 03:37

Kasus Penahanan Yaqut Jadi Kemunduran Penegakan Hukum

Rabu, 25 Maret 2026 | 03:18

Selengkapnya