Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Menteri Negara BUMN Erick Thohir./Instagram @basukibtp
Basuki Tjahaja Purnama tak pernah benar-benar meninggalkan gelanggang. Nama mantan Gubernur DKI Jakarta (2014-2017) yang pernah mendekam di penjara dalam kasus penistaan agama selama 1 tahun 8 bulan (2017-2019) kembali beredar dan diperkirakan akan menduduki jabatan bergengsi dalam waktu dekat.
Jabatan bergengsi dimaksud adalah Direktur Utama PT Pertamina, di mana pria kelahiran Belitung Timur tahun 1966 itu kini menjabat sebagai Komisaris Utama.
Spekulasi mengenai Ahok akan menggantikan Dirut Pertamina saat ini, Nicke Widyawati, mulai diperbincangkan tak lama setelah Ahok bertemu Menteri Negara BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu.
Hari Selasa kemarin (18/7), kepada awak media Ahok mengatakan dalam pertemuan dengan Erick, mereka membicarakan rencana investasi Pertamina ke Afrika. Juga dibahas keterkaitan antara posisi mantan Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury yang telah dilantik menjadi Wakil Menteri Luar Negeri dengan rencana ekspansi bisnis Pertamina ke Afrika itu.
Tanpa merinci lebih lanjut, Ahok mengatakan, wacana investasi ke Afrika sejalan dengan target Pertamina memiliki nilai kapitalisasi pasar sebesar 100 miliar dolar AS. Dia berharap sebagai Wamenlu, Pahala Nugraha Mansyuri yang saat di Kementerian BUMN membidangi sektor energi dapat membantu menyiapkan karpet merah.
Ahok pun menyinggung rencana memindahkan kantor pusat Pertamina ke Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai tahun 2026 mendatang. Di IKN, katanya, Pertamina mendapatkan areal seluas empat hektare. Selain itu, Ahok juga ingin seluruh kantor anak usaha Pertamina dipindahkan ke wilayah operasional untuk menghemat anggaran dan memanfaatkan aset perusahaan yang ada di daerah.
Hal lain yang dijelaskan Ahok kepada wartawan adalah soal mengapa Pertamina tidak menurunkan harga BBM bersubsidi saat terjadi penurunan harga minyak di pasar global.
Mengenai ini ada dua hal yang disampaikan Ahok. Pertama, harga ditentukan oleh Pemerintah. Kedua, kebijakan itu untuk menjaga arus kas Pertamina.
Dia menjelasakan, Pemerintah menetapkan nilai subsidi Pertalite sebesar Rp 1.100 per liter. Subsidi ini dibayarkan ke Pertamina. Ketika harga minyak di pasar global mengalami kenaikan, nilai subsidi yang dibayarkan Pemerintah faktanya tidak ikut naik. Akibatnya, Pertamina harus merogoh kocek ekstra untuk menutupi “kekurangan” subsidi demi menjaga harga BBM bersubsidi kepada konsumen di pasar domestik tidak mengalami kenaikan.
Dalam perbincangan di kalangan pemerhati dan pelaku energi dapat disimpulkan bahwa ada plus dan minus apabila Ahok benar-benar menjadi Dirut Pertamina. Plus-nya barangkali memang akan ada kebijakan baru yang benar-benar baru dan men jawab persoalan yang selama ini dihadapi Pertamina dan sulit diatasi.
Sementara minus-nya, bila keputusan menempatkan Ahok mengedepankan pertimbangan politik akomodasi semata menjelang pergantian kekuasaan, dikhawatirkan akan membuat persoalan menjadi lebih runyam. Hal minus lainnya, kehadiran sosok Ahok yang kontroversial dikawatirkan memancing kelompok-kelompok yang selama ini menilai Ahok sebagai sosok yang kerap bersuara kasar dan tidak santun, serta sudah mendapat stempel penista agama.
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman termasuk yang mendengar spekulasi Ahok menggantikan Nicke dalam waktu dekat.
“Itu isue yang keras saya dengar sejak kemarin pagi,” katanya kepada redaksi
Kantor Berita Politik RMOL.
Sepengamatannya, Ahok memiliki integritas dan cepat mengeksekusi masalah dan laporan publik. “Dia berani menghadapi intervensi negatif dan mau menerima saran positif,” ujar Yusri.
Nah, akankah Pertamina memiliki bos baru, dan bos baru itu adalah Ahok?
