Berita

Yusuf Kohar/RMOLLampung

Nusantara

Yusuf Kohar Enggan Nyaleg dari Demokrat, Tapi Siap Dipinang jadi Kepala Daerah

RABU, 19 JULI 2023 | 06:30 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Mantan Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Yusuf Kohar, bukan lagi kader Partai Demokrat. Salah satu pendiri Demokrat di Lampung itu hengkang karena merasa tak cocok dengan kepemimpinan Edy Irawan.

"Saya sudah gak di Demokrat lagi, lagi 'tiarap', netral gak berpartai," kata Yusuf Kohar, kepada Kantor Berita RMOLLampung, Selasa (18/7).

Dia mengatakan, sejak Edy Irawan menjabat, dirinya tak lagi ikut dalam kegiatan dan kepengurusan partai. Begitu pula saat Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sibuk mengincar kursi calon wakil presiden.


"AHY itu kan anak muda, kesempatan AHY membangun Demokrat dulu, nanti politiknya nyusul. Mestinya dia benahi dulu internal partai, nanti kalau fundamental partai bagus, karir politik itu menyusul," katanya.

Pasangan Herman HN di Bandar Lampung periode 2015-2020 itu, enggan untuk ikut dalam pemilihan legislatif di Pemilu 2024. Tetapi, dia membuka diri jika ada partai yang ingin mencalonkannya sebagai kepala daerah.

"Saya gak akan nyalon dewan, tapi kalau ada yang mau minta bantu untuk jadi tim sukses atau mau dorong atau gandeng kepala daerah, saya siap," katanya.

Setelah setahun lebih tak berpartai, Yusuf Kohar mengaku belum berminat untuk bergabung ke partai lain. Namun, dia tetap terbuka untuk partai mana saja yang meminta dirinya untuk berdiskusi dan butuh dukungan.

"Sekarang saya fokus mengajar, bisnis kecil-kecilan dan kadang turun menyerap aspirasi masyarakat. Nanti politik itu, sekarang ngasah dulu," tutup ketua Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Lampung itu.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya