Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam di DPP Partai Golkar/RMOL
Tidak ada usulan untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, apalagi untuk melengserkan Ketua Umum Airlangga Hartarto.
Hal tersebut ditegaskan Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam setelah menjalani klarifikasi oleh Dewan Etik Partai Golkar di Graha Soedharmono, Komplek DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (18/7).
Ridwan menjalani klarifikasi di Dewan Pakar Golkar kurang lebih 3,5 jam. Ia mulai diperiksa sekitar pukul 11.00 WIB dan selesai pukul 13.25 WIB.
Kepada wartawan, Ridwan mengaku tak ada iktikad untuk mendesak digelarnya Munaslub dan mengganti kepemimpinan Airlangga Hartarto.
“Saya tidak ada (niat) mau menurunkan Airlangga. Kalau keputusan (rekomendasi) Dewan Pakar dijalankan, ya tidak perlu Munaslub,” ujar Ridwan Hisjam.
Oleh karenanya, ia tetap berpaku pada tiga rekomendasi Dewan Pakar yang sebelumnya sudah diputus dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono.
“Nah tadi itu lama berdiskusi tentang (alasan) tidak Munaslub, tetapi melalui proses Rapim," tandasnya.
Dalam Rapat Pleno yang digelar pada Minggu (9/7), Dewan Pakar Partai Golkar menelurkan tiga rekomendasi kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto untuk menyukseskan Pemilu 2024.
Pertama, Dewan Pakar mengusulkan agar Golkar membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi presidential threshold
Kedua, Dewan Pakar merekomendasikan Airlangga segera mendeklarasikan diri sebagai calon presiden sekaligus menentukan pasangan cawapres sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum Agustus 2023 berakhir.
Ketiga, Dewan Pakar mengusulkan Airlangga bersama Partai Golkar menyelenggarakan program "Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat" di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024.
