Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Hukum

Pesan Menko Luhut: Fungsi Pencegahan KPK Itu Bagus, Jangan Drama-drama Saja yang Dilihat

SELASA, 18 JULI 2023 | 13:12 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan hanya dilihat dari jumlah penindakan yang dilakukan. Tapi juga harus memperhatikan bagaimana KPK melakukan pencegahan agar korupsi tidak semakin marak.

Begitu pesan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan saat menjadi pembicara di acara Webinar Pelabuhan yang diselenggarakan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (18/7).

Luhut mengatakan, KPK memiliki tiga fungsi, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.


"Saya ulangi, penindakan itu terakhir. Tapi kita semua pengen lihat penindakan saja, senang drama. Padahal yang dilakukan KPK sekarang menurut saya sangat banyak," kata Luhut.

Menurut Luhut, tidak banyak yang tahu tentang apa yang dilakukan pemerintah bersama dengan KPK, seperti digitalisasi pelabuhan, digitalisasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (Simbara), dan lainnya yang menghemat anggaran negara mencapai ratusan triliun rupiah.

"Jadi sebenarnya fungsi pencegahan ini sudah bagus. Fungsi penindakan ini ya kalau makin kecil kan karena pencegahan bagus, penindakan jadi berkurang. Jadi jangan drama-drama saja yang mesti dilihat, saya ingin pencerahan saja kepada teman-teman sekalian. Supaya kita melihat masalah itu holistik. Jadi jangan didramatisir," pungkas Luhut.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya