Berita

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, bersama Ketua KPK Firli Bahuri memberi keterangan kepada awak media/RMOL

Politik

KPK Dianggap Tidak Sukses karena OTT Berkurang, Luhut Pandjaitan: Itu Pemikiran Kampungan

SELASA, 18 JULI 2023 | 11:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, tidak setuju kalau kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya dilihat dari penangkapan saja. Karena KPK juga sudah berhasil dalam fungsi pencegahan.

Begitu ditegaskan Luhut usai menghadiri acara webinar yang diselenggarakan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa siang (18/7).

"Itu jangan dilihat drama-drama yang ditangkap KPK, kalau kurang jumlah yang ditangkap berarti enggak sukses, saya sangat tidak setuju. Itu kampungan menurut saya pemikiran itu, ndeso itu," tegas Luhut kepada wartawan, Selasa siang (18/7).


Luhut menilai, pemikiran yang modern adalah ketika semakin sedikit yang ditangkap dan semakin banyak penghematan anggaran, hal tersebut baru dianggap sukses.

"Ya bukan maksud saya kampungan, beginilah, itu jangan menjadi utama. Itu karena keterlaluan, dia sudah tahu ada sistem, dipaksa, ditangkap, itu terus menjadi ukuran jumlahnya yang ditangkap, itu kan menurut saya ndeso. Kamu lihat berapa yang dibuat KPK itu yang bisa dihemat akibat pencegahan itu. Itu yang mesti dilihat, biar fair," tegas Luhut.

Bahkan, Luhut menilai, ketika penindakan menurun artinya perbaikan sistem semakin bagus. Sehingga orang tidak bisa korupsi dan mencuri uang negara.

"Kan bagus, penghematan, pajak kita naik sekarang 47 berapa sekian persen. Kelapa sawit itu KPK itu terlibat kami mengaudit itu semua, itu hitung dong, itu berapa ratus triliun nanti yang dihemat. Itu tidak dikerjakan oleh kantor saya sendiri, saya hanya mengorganisir, semua termasuk di dalamnya KPK," pungkas Luhut.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya